Pemerintah Kabupaten Rembang

Wabup Jadikan Dinlutkan Lokomotif Pemulihan Ekonomi

Pandemi covid-19 saat ini mulai terkendali, meskipun muncul varian baru Omicron. Terkait hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) bisa menjadi salah satu lokomotif kebangkitan ekonomi paska pandemi.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochammad Hanies Cholil Barro” saat memberikan pengarahan kepada jajaran Dinlutkan di halaman kantor Dinlutkan , Selasa (11/1/2022). Potensi perikanan yang besar harus dioptimalkan dengan maksimal.

“Saya harap menjadi salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Seperti kita ketahui bersama karena pandemi , banyak yang kehilangan pekerjaan, jadi lebih diupayakan potensinya digenjot lagi baik perikanan budidaya maupun tangkap, ” ungkapnya.

Wabup ingin Dinlutkan menjalin kerjasama dengan banyak pihak, seperti Perguruan tinggi dan media massa dalam mengerjakan seluruh program di sektor perikanan dan kelautan.

Lebih lanjut Gus Wabup mengingatkan Dinlutkan , bahwa sektor yang yang menjadi kewenangannya ini menyangkut tata niaga.

“Posisi nelayan dan pembudidaya dalam rantai bisnis atau tata niaga, sangat marginal. Saya harap Bapak/Ibu membantu saya dan Pak Hafidz mengupayakan TPI (Tempat Pelelangan Ikan- red) yang sehat luar dalam. TPI yang mendukung daya jaga mutu ikan dan mutu pembayaran lelang ikan, ” tegasnya.

Wakil Bupati Rembang Mochammad Hanies Cholil Barro” foto bersama dengan jajaran Dinlutkan

Sementara itu Kepala Dinlutkan M.Sofyan Cholid siap melaksanakan arahan Wabup Hanies, seperti TPI harus memberikan pelayanan secara maksimal. Salah satunya menggunakan pelayanan dengan sistem digitalisasi untuk mengurangi kebocoran.

“Dan akan melibatkan OPD lain dalam hal keamanan TPI, ” imbuhnya.

Pihaknya akan mengupayakan pemerataan bantuan terhadap nelayan , pembudi daya, petambak garam, sesuai kebutuhan.

“Bantuan tidak akan diberikan kepada orang itu-itu saja , tapi itu harus secara keseluruhan. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan undang- undang nomor 7 tahun 2016 yang berkaitan dengan perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan untuk lebih baik, sehingga kita bisa mengurangi kemiskinan, ” pungkasnya. (Mif/Rud)

Exit mobile version