Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Kamis (6/10/2022). Kedatangan mereka ingin belajar keberhasilan Rembang dalam membentuk Badan Usaha Desa Milik Bersama (BUMDesma).
Rombongan Dinsos PMD Wonosobo diterima langsung oleh Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang Slamet Haryanto di aula kantor dinas setempat. Selama kurang lebih 2 jam mereka meminta penjelasan tentang proses pembentukan BUMDesma di 2 kecamatan, baik dari segi tahapan dan kendala yang dihadapi.
Usai studi tiru, Kepala Dinsos PMD Wonosobo, Harti mengatakan kunjungan kerjanya ke Rembang untuk mengetahui resep kesuksesan Dinpermades Rembang mentrasformasi Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (UPK PNPM) Perdesaan menjadi BUMDesma.
“Kita ke sini untuk mengkaji, mencari informasi terkait proses transformasi UPK PNPM menjadi BUMDesma. Rembang kami lihat lebih maju lagi karena berhasil melakukan transformasi di 2 kecamatan dan lainnya sedang berproses, ” ujarnya.
Jika pergerakan Dinpermades sudah sukses di 2 kecamatan dan kecamatan lainnya tengah berproses, Harti menyebutkan pihaknya masih mencari pola dan informasi terkait BUMDesma, meskipun sudah ada template dari regulasi sudah ada. Pihaknya ingin secara detail mengetahui bagaimana proses dan lika-liku pembentukan BUMDesma.
“Kami ingi mengetahui bagaimana proses, tahapan dan kendalanya , sehingga sudah ada 2 kecamatan yang berdiri BUMDesma, itu yang menarik bagi kami. Ada juga beberapa progres juga yang menarik untuk kami adopsi, ” tuturnya.
Ditambahkan di Wonosobo saat ini Inspektorat setempat baru saja selesai review terhadap 15 UPK PNPM Perdesaan dengan hasil sehat semuanya. Namun pihaknya ingin melihat lebih jauh dari segi kinerja keuangan dan sumber daya manusia.
Dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera melakukan percepatan transformasi UPK PNPM menjadi BUMDesma. Pasalnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021, terakhir transformasi adalah bulan Februari tahun 2023.
Sementara itu Kepala Dinpermades Slamet Haryanto mengungkapkan setelah pada Mei 2022 , BUMDesma Kecamatan Bulu diresmikan , Kaliori menyusul sebagai kecamatan yang ke 2. Selanjutnya Kecamatan Sumber dan Sale dikabarkan segera menyusul.
Saat ditanya kunci kesuksesan dalam mentransformasikan UPK PNPM Perdesaan menjadi BUMDesma, Mantan Camat Sulang itu mengungkapkan ada beberapa faktor. Diantaranya inventarisasi aset eks UPK PNPM, kelembagaan, personel dan jenis usahanya.
Kelebihan BUMDesma dibanding UPK PNPM sendiri yaitu usahanya tidak hanya berkutat pada pinjaman pada kelompok perempuan. Seperti BUMDesma Kecamatan Bulu telah mengembangkan usaha pinjaman modal bagi usaha skala kecil atau mikro finance dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa.
Berbicara kendala , sebagai lembaga baru tentu SDM, Slamet menyebut SDM perlu mendapatkan perhatian lebih. Mengingat struktur kelembagaan BUMDesma berbeda dengan UPK PNPM Perdesaan.
“SDM ini harus mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan badan usaha milik desa, kalau dulukan pengelolaanya murni eks PNPM Perdesaan, kalau BUMDesma ada Direktur utama, direktur yang membawahi usaha-usaha,, di bawahnya ada manajer-manajer nah disitulah perlu adanya penguasaan tugas pokok fungsi yang harus dikuasai sesuai dengan kelembagaan yang baru, ” tandasnya. (Mif/Rud/Kominfo)
