Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah berjalan selama dua tahun ini menjelaskan bahwa biaya pelayanan kesehatan peserta JKN masih didominasi pada pembiayaan kesehatan di tingkat lanjutan dengan menghabiskan anggaran 74%. Hal ini bisa membahayakan dana Jaminan Sosial Kesehatan, karena akan menjadi beban yang luar biasa terhadap keuangan BPJS Kesehatan.
Hal tersebut tertuang dalam sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bupati Rembang H. Abdul Hafidz pada peringatan hari kesehatan nasional 2016 di Halaman Kantor Bupati Rembang, Sabtu (12/11).
Oleh karena itu untuk mengurangi beban anggaran, beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu (1) Pelayanan kesehatan harus sebagian besar dapat diselesaikan di pelayanan kesehatan primer. (2) Menekan angka rujukan pelayanan kesehatan. (3) Menambah kapasitas SDM Kesehatan untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan di pelayanan kesehatan primer, terutama terkait dengan kepastian diagnosa yang dirujuk. (4) Membuat teknologi informasi yang dapat menunjang kepastian diagnosa di layanan primer. (5) Tingkatkan kemampuan SDM Kesehatan, sarana dan prasarana penunjang, seperti laboratorium dan penunjang lain dengan support kebutuhan bahan habis pakai yang memadai. (6) Memberikan insentif yang cukup dan berkeadilan sebagai penyeimbang, agar dapat mendorong retensi tenaga kesehatan pada daerah DTPK.
Selanjutnya Program prioritas Pembangunan Kesehatan pada periode 2015 – 2019 dilaksanakan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Dengan ditetapkan 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga, yaitu (1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; (4) Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; (5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; (6) Penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan (12) Keluarga menggunakan jamban sehat.
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dilaksanakan secara bertahap dengan target pada akhir tahun 2019, seluruh Puskesmas di Indonesia telah dapat melaksanakannya. Target ini cukup berat mengingat jumlah Puskesmas di Indonesia sebanyak 9.601 yang tersebar di 34 Provinsi dengan kondisi geografis dan keadaan masyarakatnya berbeda-beda. Oleh karena itu, sampai dengan tahun 2018, kita akan memfokuskan pada 9 Provinsi Prioritas, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Atas dasar pengalaman di 9 Provinsi Prioritas tersebut, Pemerintah akan menggerakkan Provinsi lain, untuk mulai melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas wilayahnya. Tentu saja hal ini tanpa menutup kesempatan bagi provinsi-provinsi di luar 9 provinsi prioritas untuk memulainya sebelum tahun 2019.
Dalam kegiatan peringatan tersebut Bupati juga menyerahkan berbagai penghargaan yakni juara kecamatan Open Defection Free (ODF) yakni juara 1 Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Rembang juara II. RSUD dr Soetrasno menjadi juara I lomba promosi dan konseling kesehatan reproduksi rumah sakit type C tingkat Provinsi Jateng, Juara Puskesmas Terakreditasi Nasional tingkat dasar Puskesmas Rembang I, juara saka bhakti husada putra puskesmas rembang 2 dan puskesmas Pancur serta juara duta lingkungan sehat sanitasi total berbasis masyarakat yakni Nur Fitri Amanah (SDN 1 Sumber Kecamatan Sumber).
