Bupati Rembang,H.Abdul Hafidz,SPdi mengukuhkan dan melantik 553 pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Rembang di pendopo museum RA.Kartini,Senin (2/1/2017). Mereka terdiri atas 21 pejabat tinggi pratama atau yang dulu setara dengan pejabat eselon II, 130 administrator (eselon III) , 402 pejabat pengawas setara eselon IV.
Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik seperti Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala dinas, Kepala Badan, dan Inspektur. Administrator seperti Sekretaris dinas, Kepala kantor, Camat, Kepala bagian, Kepala bidang, dan Inspektur pembantu.
Untuk Pejabat Pengawas yang dilantik diantaranya Kepala Subbagian, Kepala subbidang, Kepala seksi, kepala UPT dinas, dan Lurah.
Posisi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik, tetap diduduki Noor Effendy sedangkan Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia,Wartono. Abdullah Zawawi kembali dikukuhkan sebagai Asisten Administrasi Sekda Rembang, sedangkan posisi Asisten Pemerintahan dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat masih kosong.
Beberapa Kepala OPD masih diamanahkan kepada nama lama,seperti Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang tetap dijabat oleh Achmad Mualif. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang masih dijabat Ali Syofii, Kepala Bappeda Hari Susanto, Kepala Kantor Kesbangpol Kartono, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM juga masih dijabat Muntoha, Inspektur Kabupaten Fahrudin, Kepala Dinlutkan Suparman, Kepala BKD Suparmin, Kepala Pelaksana BPBD Suharso, dan Kepala Dinpendukcapil Daenuri.
OPD yang berganti nama sebagian diisi oleh pejabat yang sama seperti Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang yang dulu bernama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Mujoko dan Kepala Dinas Perhubungan (dulu Dishubkominfo) Suyono. Kemudian Kepala Dinas Pertanian dan Pangan dulu bernama Dinas Pertanian dan Kehutanan Suratmin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dulu Badan Lingkungan Hidup Purwadi Samsi, serta Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dulu Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah, Mustain.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dulu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga diisi oleh pejabat baru, yaitu Dwi Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKP dan P4K. Dinsosnakertrans yang kini menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tidak lagi dipimpin Dwi Wahyuni Haryanti dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan Dinas baru dipimpin oleh Waluyo.
Selain itu, beberapa OPD yang benar-benar baru, belum memiliki Kepala seperti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Satuan Polisi Pamong Praja.
Sri Sugiyarti yang semula menjabat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menjadi Sekretaris Dinas Penanaman Modal. Adapun Slamet Riyadi yang semula Kepala Satpol Kelas B kini menjadi Sekretaris Satpol PP Kelas A.
“Kami belum siap mengisi semua,karena menurut Men-PAN, kalau mau geser harus melalui pansel. Apalagi promosi untuk pejabat tinggi pratama. Menggeser saja lewat pansel,” ujar Bupati.
Ada sembilan Pelaksana Tugas (Plt), dan sebenarnya Bupati ingin menata semua, sisanya (sisa dari yang di-Plt) dipanselkan. Namun tetap tidak diperbolehkan.
Dalam kesempatan itu Bupati menjelaskan, yang menjadi dasar pengisian jabatan OPD adalah undang-undang Aparat Sipil Negara atau ASN. Terkait pejabat definitif tetap akan melalui Pansel, karena harus memenuhi kriteria kompetensinya, integritas,kejujuran dan lain sebagainya.
Bupati dan Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto optimis para pejabat yang dikukuhkan bisa memenuhi ekspektasi keduanya dalam membangun Rembang. Melalui ASN profesional dan kerja nyata Mereka akan bahu membahu membawa Rembang semakin maju. Pihaknya akan mengevaluasi setiap enam bulan sekali.
Untuk dipilihnya hari Senin legi ini karena dinilai baik karenanya ia meminta para pejabat yang telah di kukuhkan untuk mengedepankan kepentingan negara dan bangsa.
