Bupati Rembang H. Abdul Hafidz meminta pada PLTU dan PLN lebih terbuka kepada masyarakat karena sebagai Badan Usaha Milik Negara kehadiran mereka juga harus bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Bupati saat peringatan hari listrik nasional ke-71 di Halaman Gedung Administrasi PLTU Rembang, Rabu (26/10).
“Terbukanya kalau ada pemadaman dan kalau ada persoalan supaya petugas memberikan pelayanan prima menyampaikan apa adanya jangan sampai berbelit belit,” tutur Bupati.
Bupati mengungkapkan selama ini informasi kepada masyarakat terkait pemadaman listrik kurang terbuka sebagai contoh saat ini di Kecamatan Sarang dan Kragan hampir tiap hari ada pemadaman tapi saat dihubungi jarang ada yang mengangkat dan jika ada yang mengangkat dijawab ada perbaikan, menurut Bupati hal ini tidak perlu terjadi jika dari awal PLN memberitahukan kepada masyarakat jika akan ada pemadaman karena ada perbaikan.
Kepada masyarakat Bupati juga meminta keikhlasannya jika ada pemotongan dahan, rating atau pohon yang mengganggu jaringan listrik.
Bupati mengklaim sejak tahun 2015 jaringan listrik PLN sudah masuk ke semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Rembang. Meski diakui ada beberapa KK yang belum bisa mendapat sambungan langsung karena berbagai persoalan.
Saat ini, lanjut Bupati Pemerintah Kabupaten Rembang sedang mendata antara kebutuhan masyarakat tentang daya listrik dengan daya dukung yang ada seperti trafo. Banyak trafo – trafo yang melebihi kapasitas sehingga hal ini sangat merugikan dan berbahaya baik buat masyarakat maupun buat PLN sendiri.
Dalam peringatan Hari Listrik Nasional tersebut Pemkab Rembang menerima 28 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari PLTU Sluke yang akan ditangani pemkab baik perawatan maupun pajak penerangan jalan. Selain itu Bupati juga meninjau beberapa lokasi proses dari distribusi bahan baku hingga penyaluran ke gardu-gardu. PLTU Sluke memiliki kapasitas 2 x 320 MW yang mengaliri dua gardu yakni gardu listrik Rembang dan Pati.
