Pemerintah Kabupaten Rembang

Dinas Kesehatan Latih Tenaga Kesehatan Puskesmas tangani Balita Gizi Buruk

Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang mengadakan pelatihan tata laksana balita gizi buruk selama empat hari di hotel Fave Rembang, mulai tanggal 10 sampai 13 Mei 2016. Kegiatan tersebut diikuti dokter, petugas gizi dan para medis atau perawat yang ada di puskesmas.

Kepala DKK Rembang, dr. Ali Syafi’i mengatakan               tujuan kegiatan tersebut agar puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bisa memahami dan mampu memberikan pengelolaan dan penata usahaan balita gizi buruk. Selama ini penanganan fase awal dilakukan di rumah sakit.

Ali menambahkan konsep perawatannya memanfaatkan puskesmas rawat inap yang tersebar di kabupaten Rembang. Selain itu pihaknya juga akan membuat Therapeutic Feeding Centre (TFC) atau semacam rumah yang didisain khusus untuk menangani pasien balita gizi buruk.

“Untuk TFC ini kita akan membuat model satu dulu, kemudian kita lihat jika tingkat efektifitas dan efisiensinya lebih baik maka kita replikasi. Kemungkinan Puskesmas Lasem akan menjadi model awal, memanfaatkan bangunan bekas rawat inap puskesmas Lasem yang lama.”ujarnya

Jumlah balita gizi buruk di Rembang terbilang fluktuatif. Dari tahun 2014 ada 79 kasus, 2015 ada 80 kasus dan hingga Mei 2016 ada 48 kasus yang sudah ditangani. Jumlah tersebut terbilang rendah, karena Millenium Development Goals (MDGs) mentarget gizi buruk tidak boleh lebih dari 5%, namun di Rembang hanya 0,19%.

Sedangkan terkait tenaga ahli gizi, di kabupaten Rembang masih dirasa kurang. Beberapa puskesmas masih belum memiliki ahli gizi diantaranya.

“Sementara ini ditangani bidan atau perawat senior dan sudah bisa terback up dengan baik. Dari 16 puskesmas yang ada,  enam puskesmas belum memiliki tenaga ahli gizi, diantaranya, puskesmas Bulu, Gunem, Rembang I, Rembang II, Sale, dan Kragan I.”tuturnya

Saat ini Pihaknya memang belum bisa menambah tenaga ahli gizi karena adanya kebijakan moratorium PNS. Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah membuat kajian usulan kekurangan tenaga ke Kementrian Kesehatan.

Exit mobile version