Dampak dari keputusan Presiden Jokowi tentang akan dibuatnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pendirian Pabrik Semen Indonesia di Rembang membuat sebagian besar warga sekitar Pabrik Semen Indonesia resah. Pasalnya selama proses pembuatan KLHS yang ditarget selesai 1 tahun, semua ijin dan proses pendirian pabrik dihentikan.
Merespon hal tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno datang langsung ke Rembang, Selasa (9/8/2016). Dalam kunjungannya, Rini langsung menuju tapak pabrik dan ke pendopo museum RA Kartini berdialog dengan puluhan warga dari ring 1 Pabrik Semen Indonesia.
Ia mengaku senang bisa langsung terjun ke lokasi, karena memang tujuan kedatangannya untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di Rembang.
Dari pantauannya selama di sekitar tapak pabrik, menurutnya cukup bagus, warganya juga terlihat senang. Kondisi rumahnya juga sebagian sudah bagus-bagus. Ia merasa prihatin dengan adanya laporan yang masuk ke Presiden.
Menurutnya apa yang terjadi di lapangan tidak seperti yang digembar-gemborkan.
“Sebetulnya tadi saat di desa lo kok tempatnya menyenangkan, warganya kelihatannya juga senang, rumahnya juga bagus-bagus. Saya senang lagi melihat tempat itu, jadi saya bingung kok banyak yang marah-marah kepada Presiden,” ujarnya.
Masalah resapan air dan mengenai cekungan air akan dilihat dan berkurangnya lahan pertanian juga akan dianalisa. Yang jelas pihaknya akan melakukan hal yang terbaik.
Dalam audiensi, Ketua LPMD desa Tegaldowo Dwi Joko Supriyanto, menambahkan dirinya sangat menyayangkan kabar yang beredar di luaran seolah-olah situasi di desanya memanas. Padahal disana adem ayem.
“Warga yang mendukung jauh lebih banyak dibanding yang menolak. Jika dihitung dalam persenan, warga dari ring 1 yang mendukung 80 persen dan yang kontra 20 persen,” tuturnya.
Joko juga mengungkapkan bahwa di Gunem terdapat banyak sekali perusahaan tambang, bahkan sejak tahun 1996. Kenapa baru ketika ada Semen Indonesia masuk mulai dipermasalahkan. Jika dihentikan maka banyak warga yang akan menganggur.
Sedangkan, Triningsih dari desa Timbrangan juga mengungkapkan sejak adanya pabrik semen, warga dari desanya bisa bekerja disana. Belum lagi ibu-ibu diberikan fasilitas untuk berjualan di pabrik.
Iapun mengakui di desanya juga sebagian warga yang menolak, itupun sedikit. Ada satu keluarga yang bapaknya menolak, namun anaknya bekerja di proyek pabrik semen.
“Yang kemarin ikut nolak sekarang tidak. Katanya yang ikut di tendakan digilir atau dijadwal. Jika tidak bisa hadir di tenda maka dikenai denda Rp65 ribu, warga merasa keberatan akhirnya sekarang tidak ikut.”
Kemudian yang ketemu Presiden dengan memakai hitam-hitam, semula juga memakai baju dan jilbab seperti masyarakat pada umumnya. Namun sejak kedatangan orang dari luar daerah yang kontra, mereka ikut memakai pakaian seperti itu.
