Meskipun baru saja diresmikan kantor Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kragan terancam tidak dapat difungsikan secara maksimal, pasalnya tahun 2015 mendatang program PNPM Mandiri telah dihentikan oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut dikemukakan Pelaksana tugas Bupati Rembang H. Abdul Hafidz usai meresmikan kantor BKAD Kecamatan Kragan, senin (29/12).
Menurut Plt Bupati meskipun dihentikan jangan sekali-sekali pelaku PNPM berspekulasi macam-macam seperti tidak membayar pinjaman yang berasal dari program SPP karena nanti akan bermasalah dengan hukum.
Lanjut Plt Bupati, pada tahun 2015 anggaran PNPM telah dialihkan menjadi anggaran desa. Saat ini Pemkab Rembang telah menerima anggaran sebanyak Rp 39 milyar untuk anggaran Dana Desa
“Secara bertahap anggaran terus meningkat dan pada tahun 2018 setiap desa akan mendapatkan kucuran dana sebanyak Rp 1 milyar seperti yang tercantum dalam Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa,” ujar Plt Bupati.
Sementara itu Ketua BKAD Kecamatan Kragan Taslim mengatakan pembangunan kantor BKAD berdasarkan forum musyawarah antar desa yang dihadiri 27 Desa se-Kecamatan Kragan memutuskan untuk membangun gedung tersendiri agar pelayanan BKAD khususnya dibidang simpan pinjam menjadi lebih maksimal.
“Pada saat itu kami telah membeli tanah milik bu Suharti seluas 310 meter persegi,” ujar Taslim.
Setelah terbentuk panitia pembangunan, pada tanggal 23 Maret 2014 Pembangunan gedung BKAD dimulai. Pembangunan gedung dibagi menjadi tiga, gedung ukuran 12 x 8 meter untuk gedung pelayanan, gedung ukuran 9,3 x 8 meter untuk ruang pertemuan dan gedung ukuran 3 x 2,7 untuk mushola, lanjut Taslim.
Pembangunan gedung tersebut menelan biaya sebanyak Rp 344 Juta bersumber dari dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
Taslim menambahkan selama kurun waktu 2008 – 2014 Kecamatan Kragan mendapat kucuran dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sebanyak Rp 16.700.123.300,-. Dan tersebut telah disalurkan untuk berbagai kegiatan yakni pembangunan prasarana sebanyak Rp 9.197. 864.700,-, Kesehatan Rp 391.334.900,-, Pendidikan Rp 3.076.200.500,-, Keterampilan Rp 343.749.600,-, SPP Rp 2.826.359 .000,- Operasional UPK berasal dari 2% dari dana yang disalurkan sebanyak Rp 340.712.150 dan Operasional PPK 3 % dari dana yang diterima sebanyak Rp 514.910.100,-
Untuk kegiatan SPP per bulan November 2014 dari 27 Desa yang memiliki 232 kelompok PNPM sebanyak 3018 orang merupakan penerima pinjaman dari dana yang digulirkan sebanyak Rp 9.053.000.000,-. Saldo pinjaman dimasyarakat mencapai Rp 4.846.094.000,- prosentase pengembalian mencapai 99%, Tunggakan berjalan 229.060.000.
“Ini sebagai bukti bahwa PNPM sangat bermanfaat dimasyarakat,” tandas Taslim.
