Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rembang Minanus Su’ud Sag, senin (18/5) melantik dan mengambil sumpah 70 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 882 orang panitia pemungutan suara (PPS) di Gedung Haji Rembang.
Dalam sambutannya Su’ud memberikanjaminan kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Bupati yang direncanakan tanggal 9 Desember tersebut. Namun jaminan tersebut berbanding terbalik dengan keselamatan karena hal itu berkaitan dengan integritas, kejujuran dan independensi seluruh penyelenggara.
“Begitu ada yang menyimpang, sanksi tegas diterapkan berjenjang. Semisal pelanggaran di tempat pemungutan suara (TPS), KPPS harus bertanggung jawab dan begitu seterusnya sampai tingkat KPU kabupaten,” tutur Su’ud.
Terkait anggaran Su’ud menyebutkan dari Rp 20 Miliar yang diajukan anggaran Pilkada yang disetujui Rp 17,21 Miliar. Dengan asumsi Rp 11 Miliar akan dicairkan melalui APBD Induk dan selebihnya masih dalam proses pembahasan.
Sementara itu Bupati Rembang H. Abdul Hafidz dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Rembang Drs Akhsanuddin memberikan ucapan selamat kepada petugas terpilih.
Bupati meminta kepada petugas terpilih untuk menjaga independesi, integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya.
Dari sejumlah PPS yang dilantik khusus Panitia Pemungutan Suara di desa Tasiksono Kec. Lasem, belum bisa dilantik, gara gara tiga personel yang diajukan oleh pemerintah desa setempat, tidak memenuhi syarat batas minimal usia 25 tahun dan berijazah paling rendah SMA sederajat.
Minanus Suud menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kades Tasiksono, supaya mengajukan kembali tiga nama calon PPS, sesuai persyaratan. Diharapkan dalam seminggu lagi sudah beres. Nantinya mereka akan dilantik sendiri di Sekretariat KPU Kab. Rembang.
Komisioner Panwas Pilkada Kab. Rembang yang hadir dalam pelantikan tersebut, Eko Pulung berharap PPS desa Tasiksono segera terbentuk. Aparat desa juga harus aktif, karena gawe Pilkada merupakan kegiatan lima tahunan daerah yang musti disukseskan bersama sama. Apalagi tahapan Pilkada sudah mulai berjalan.
Eko Pulung juga berharap masyarakat tetap mencermati personel PPS dan PPK yang telah dilantik.
Kalau ada bukti tertulis keterlibatan pernah menjadi pengurus partai politik selama lima tahun terakhir, Panwas Pilkada siap menindaklanjuti laporan. Jangan sampai dibiarkan, karena rawan tidak independen.
