Kabupaten Rembang berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 365/009/09 termasuk wilayah sangat rawan kekeringan bersama brebes utara, pemalang utara dan Blora.
Oleh karena itu kamis (25/9) Pemkab Rembang melakukan rapat koordinasi dengan mengundang dinas terkait di Ruang rapat Sekda untuk mengantisipasi dampak kekeringan tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang H. Hamzah Fatoni SH MKn usai rakor tersebut menyebutkan pemerintah kabupaten Rembang telah mengidentifikasi dan menginventarisir beberapa wilayah yang terkena dampak gangguan cuaca tersebut.
Menurut Sekda beberapa embung seperti banyukuwung, embung grawan dan Jatimudo mengalami penyusutan sehingga pelayanan PDAM yang menggunakan ketiga embung tersebut hanya mampu beroperasi hingga akhir September atau awal Oktober. Sedangkan pelayanan PDAM yang menggunakan mata air sumber semen Sale dan Mudal pamotan tidak ada masalah.
“Sejak 15 Juli lalu hingga akhir September ini kami telah mengirimkan 393 tangki air untuk 23 Desa dari delapan Kecamatan yakni Kaliori, Sumber Sulang, Bulu, Lasem, Sedan, Pamotan dan Gunem,” tutur Sekda
Mulai 2 Oktober nanti Pemkab akan melakukan jadwal baru droping air sesuai dengan permintaan. Pemerintah Kabupaten Rembang sendiri pada tahun 2014 telah menganggarkan Rp 200 juta untuk droping air, dimana PDAM sebagai penyedia air dengan harga Rp 175 ribu tiap tangki.
Selain itu Badan Koordinasi Lintas (Bakorlin) I Pati mulai awal Oktober akan melakukan droping air sebanyak 320 tangki.
Untuk kebutuhan pangan berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP dan P4K) stok pangan diperkirakan cukup untuk 9 bulan kedepan, lanjut Sekda.
Sekda menambahkan untuk mengantisipasi kekeringan di tahun-tahun mendatang Pemkab Rembang terus mengupayakan menambah jumlah penampungan air seperti embung dan cekdam dikarena Kabupaten Rembang sendiri bukan termasuk daerah yang dilalui oleh sungai-sungai besar. (Bagian Humas Setda Rembang)
