Pendataan keluarga tahun 2015 di Kabupaten Rembang telah dimulai. Untuk mensukseskan pelaksanaan pendataan tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) mengerahkan tak kurang 1.750 kader untuk mendata 195.500 KK di 965 RW dan 3425 RT se-Kabupaten Rembang.
Kepala BPMPKB Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM. menjelaskan pendataan dimulai tanggal 1 Mei 2015 hingga 31 mei 2015.
“Tujuan pendataan adalah tersedianya data keluarga by name by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan KKBPK (Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga) serta berbagai program pembangunan lainnya,” tutur Yuni.
Yuni menerangkan pendataan ini tidak tumpang tindih dengan apa yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya pendataan yang dilakukan oleh BPS cenderung ke personal atau tiap individu sedang pendataan keluarga cenderung ke keluarga atau tepatnya ketahanan keluarga.
Sebagai awal pendataan dimulai dari keluarga Bupati Rembang H. Abdul Hafidz dirumah dinas Bupati Rembang, jum’at malam (1/5). Dari pendataan terungkap bahwa Bupati Rembang H.Abdul Hafidz menikah pada tahun 1985 dan telah dikaruniai 5 orang putra terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki. Dua orang putri beliau telah menikah.
Ibu Hj Hasiroh Hafidz istri Bupati menggunakan pil sebagai pilihan KB setelah melahirkan putra terakhir. Untuk jaminan kesehatan keluarga Bupati juga menggunakan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau lebih dikenal sebagai BPJS.
Usai pendataan Bupati mengatakan hasil pendataan ini dapat digunakan untuk dasar kebijakan diberbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan perencanaan pembangunan lainnya.
“Dari pendataan ini akan terungkap alasan-alasan anak tidak sekolah, tidak bisa berobat, bahkan data ini bisa menjadi dasar penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama program stop Buang Air Besar Sembarangan,” jelas Bupati.
Bupati meminta agar masyarakat jujur dalam mengisi data atau pertanyaan yang nantinya diajukan oleh para kader. Karena hal tersebut merupakan awal dari penentuan kebijakan selanjutnya.
