Hal tersebut diutarakan Boediarso usai membuka sosialisasi kebijakan dana desa di pendopo museum kartini, jum’at (2/10)
Menurutnya di Kabupaten Rembang pencairan dana desa tahap satu dan dua dari rekening kas umum negara ke daerah sudah dilakukan demikian juga dari rekening kas umum daerah ke rekening desa juga sudah dilakukan.
“Sementara daerah lain belum, itu menjadi contoh,” tutur Boediarso.
Boediarso menjelaskan sosialisasi kebijakan dana desa bertujuan untuk memberikan penjelasan secara baik kepada stake holder terkait yakni pejabat yang bertanggung jawab pengalokasian dana desa dan kepala desa sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program dana desa
“Jika kades memahami penggunaan dana desa baik penggunaan maupun pelaporan,” katanya.
Boediarso menambahkan prioritas dana desa sendiri meliputi pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti jalan desa, irigasi tersier, talud, dan pengelolaan air bersih skala desa. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan posyandu, pos kesehatan desa, dan polindes, serta pengembangan kegiatan anak usia dini (PAUD).
Selain itu juga untuk Pemberdayaan masyarakat desa untuk pengembangan ekonomi lokal, seperti pasar desa, kios desa, pelelangan ikan milik desa, dan penyaluran pinjaman bergulir untuk usaha kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan BUMD.
“Lasem ada batik bisa digunakan untuk mendorong pengembangan batik,” ucapnya
Pembangunan tersebut dilakukan secara swakelola dengan sumber daya dan bahan baku lokal serta diupayakan bersifat padat karya.
Boediarso mengharapkan penyaluran dana desa di tahun-tahun berikutnya akan semakin lancar, karena dana tersebut sangat bermanfaat untuk membangun sarana infrastruktur desa serta mengatasi berbagai persoalan terkait pengangguran dan kemiskinan.
“Kalau dana desa digunakan untuk padat karya dan menciptakan lapangan kerja, maka perekonomian desa akan bergerak. Bahkan dalam tiga tahun ke depan, sumber kemakmuran bisa berasal dari desa. Otomatis, masyarakat miskin di pedesaan akan terentaskan,” jelasnya.
Semntara itu Penjabat Bupati Rembang Suko Mardiono SH Mhummengatakan Kabupaten Rembang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp 75 Milyar. Untuk tahap satu telah ditransfer 50% kepaada 287 Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening desa sebesar lebih dari Rp 37.5 Milyar. Sedangkan tahap II baru ditransfer ke 114 Desa
Untuk dana desa (DD), lanjut Pj Bupati Rembang mendapat DD sebesar Rp 79.9 Milyar. Dan dana tersebut untuk tahap I (40%) telah di transfer ke 287 rekening kas desa sebesar Rp 31.8 Milyar dan tahap II (40%) baru ditransfer ke 61 desa.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut hadir wakil ketua Badan Anggaran DPR RI Djoko Udjianto.
