Suko Mardiono SH MM yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai kepala Bakorwil I Pemprov Jateng, secara resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo SH MIP menjadi Penjabat Bupati Rembang menggantikan Bupati Rembang sebelumnya H. Abdul Hafidz.
Bersama empat kepala daerah lainnya yakni Drs Tavip Supriyanto MSi (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah) sebagai Penjabat Walikota Semarang, Drs Mohamad Arief Irwanto MSi (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah) Penjabat Bupati Kebumen, Drs Budi Wibowo MSi (Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah) Penjabat Bupati Purbalingga, dan Budi Suharto SH MSi (Sekretaris Daerah Kota Surakarta) Penjabat Walikota Surakarta, Pj Bupati Rembang dilantik di Gedung Grahadika Bhakti Praja, semarang belum lama ini.
Sebelum menjabat sebagai Pj Bupati Rembang, beberapa jabatan strategis di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah telah pernah diduduki oleh teman satu angkatan sekolah SMA mantan menteri keuangan Sri Mulyani dan menteri luar negeri saat ini Retno L.P Marsudi seperti Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Bakorwil I Pemprov Jateng. Tak heran dalam kesehariannya displin menjadi hal utama dalam bekerja.
Pria yang lahir 10 Maret 1962 juga aktif dalam dunia media sosial seperti twitter dengan akun @MardionoSuko, mengaku tidak ada target khusus dalam melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati Rembang selain menjalankan target-target yang telah ditetapkan dalam APBD 2015.
Selain itu suami dari Kholis Roisah SH Mhum itu menegaskan kembali bahwa netralitas pegawai negeri sipil adalah harga mati, jika diketahui akan dikenakan hukuman sesuai aturan.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo SH MIP dalam sambutannya meminta kepada Penjabat bupati/walikota untuk segera mengambil alih pemerintahan di daerah dan mencegah vacuum of power. Apalagi, pada masa pembahasan anggaran yang dilakukan akhir tahun ini.
Menurut Gubernur, pengambilan kesepakatan politik dengan cara-cara yang baik mutlak dilakukan. Koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Kabupaten/ Kota mesti terjadi dengan apik, sehingga pembahasan APBD berjalan dengan baik dan tepat waktu.
“Tidak ada waktu lagi untuk berdiskusi-berdiskusi saja. Adanya kita harus segera bekerja karena ini eksekutif, bukan eksekusi. Ada persoalan, tolong teleponnya direct ke saya, agar kemudian ada asistensi, kerja sama, koordinasi untuk bisa dilaksanakan. Persoalan daerah silakan koordinasi dengan Forkopimda kabupaten/kota,” bebernya.
Service excellent, imbuh Gubernur, mutlak diterapkan seluruh aparatur sipil negara. Karenanya, penjabat bupati/walikota diminta memerintahkan setiap SKPD untuk membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat. Bisa melalui call center, SMS center, maupun sosial media, dengan catatan seluruh masukan dari masyarakat harus direspons dengan cepat dan tepat. Penjelasan yang diberikan kepada masyarakat sekaligus dapat mengedukasi warga mengenai berbagai hal. Termasuk, bagaimana proses penganggaran dan penggunaan APBD.
“Saya mau seluruh SKPD di Kabupaten yang nanti akan berjalan ini harus punya nomor kontak yang bisa diakses masyarakat langsung. Saya minta itu untuk dilaksanakan. Boleh menggunakan call center, SMS center, atau sosial media. Kita latihan meladeni masyarakat tenanan, pakai hati, serius. Dan rakyat harus dijawab. Itulah tanggung jawab,” tegasnya.
Persoalan lain yang harus diselesaikan dengan cepat, kata Gubernur, adalah kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah. Daerah yang kekurangan air harus cepat disuplai air, tidak boleh menunggu lama. Wilayah kering yang bisa diatasi dengan menggunakan peralatan, misalnya masih ada sumber airnya, dapat ditangani dengan pemberian pompa air. Jika masih ada kemungkinan dibuat sumur artetis, dapat direncanakan tanpa terburu-buru. Petani pun mesti diajak untuk mengatur pola tanam, sehingga lahan produktif dapat dioptimalkan penggunaannya.
Permasalahan kekeringan itu pun diharapkan tidak terjadi sepanjang tahun. Karenanya, Ganjar sudah membuat program 1.000 embung, yang dapat dibangun di wilayah yang mengalami kekeringan. Bupati/walikota bersama camat dan kepala desa diharapkan segera mencari lahan untuk pembangunan embung. Apalagi, anggarannya juga sudah disiapkan. Begitu lahan tersedia, pembangunan embung dapat dilakukan dengan cepat, baik dengan konstruksi beton maupun geomembran. Sehingga saat memasuki musim hujan, embung sudah bisa digunakan menampung air. Namun, upaya itu juga mesti diimbangi dengan perbaikan dari hulu, dengan menggalakkan penanaman pohon.
