Pemkab Rembang Jalin Kerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Tentang Pelayanan Hukum Disabilitas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang , dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang terkait pelayanan hukum kepada penyandang disabilitas.

Kerjasama ditandai dengan  MoU yang ditandatangani Ketua PN Rembang Liena, Kejari Rembang I Wayan Eka Widdyara, Kepala Dinsos PPKB , Prapto Raharjo dan Kepala Dindukcapil Suparmin di kantor Pengadilan Negeri Rembang, Selasa (25/3/2025).

Ketua PN Rembang, Liena  menjelaskan detail kerjasama ini tentang program layanan permohonan pengampuan bagi seseorang berkebutuhan khusus yang tidak memiliki keluarga atau wali. Tujuan dibuatnya MoU ini untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi pihak-pihak terkait secara terpadu demi terlaksananya akses pemberian layanan hukum kepada penyandang disabilitas di wilayah hukum Kabupaten Rembang yang menghadapi permasalahan hukum.

Liena mengatakan ada penyandang disabilitas yang tidak memiliki pengampu. Sehingga , mereka kesulitan atau bahkan tidak bisa mengurus data kependudukan.

“Dengan adanya kerjasama ini, InsyaAllah one day servis kita akan datang ke sana (ke lokasi penyandang disabilitas yang tidak mempunyai pengampu- red). Di sana  ada persidangan, saat itu juga langsung kami periksa dan beri putusan , ada Dindukcapil juga, ” ujarnya.

Setelah ada penetapan pengampuan , mereka memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut data yang diterima PN Rembang, sebagian penyandang disabilitas sudah memiliki pengampu, namun belum ada penetapan pengadilan.

Kejari Rembang, I Wayan Eka Widdyara menambahkan setidaknya ada lima penyandang disabilitas yang tidak terdata di identitas kependudukan. Sebagai langkah awal, pihaknya mengajukan permohonan pengampuan tiga orang di yayasan Roudhotun Nasyi’in Ash Shiddiqiyyah ( RN ASA) Dadapan Kecamatan Sedan.

“Tiga yang kami ajukan permohonan pengampuan ini di yayasan RN ASA Dadapan, ini sebagai langkah awal. Karena menurut Dinsos PPKB, ada banyak penyandang disabilitas, yang kami ajukan sebagai pengampu, kepala yayasannya, kan mereka sudah ditinggal orang tuanya, ” imbuhnya.

Kepala Dindukcapil Suparmin menyambut baik kerjasama tersebut. Karena kepastian hukum tentang pengampuan ini akan melengkapi program jemput bola pembuatan E- KTP terhadap lansia dan penyandang disabilitas dari Dindukcapil yang sudah berjalan.

“Memang untuk disabilitas yang tidak punya pengampu tidak bisa mengurus identitas kependudukan sendiri, harus ada pendamping. Kalau yang masih punya keluarga bisa langsung kita tindaklanjuti, ” pungkasnya.

Kepala Dinsos PPKB Rembang, Prapto Raharjo juga menyambut baik MoU tersebut. Ia menyampaikan ada 11 Yayasan Penyandang disabilitas dan ribuan masyarakat penyandang disabilitas diluar Yayasan.

“Bagi penyandang disabilitas kami juga memiliki program ayang mesra. Program ini memberikan bantuan sesuai kebutuhan yang bersangkutan, ” pungkasnya. (Mif/Rud/Kominfo)