Hari Otonomi Daerah ke-XXIX, Bupati Rembang Sampaikan Pesan Penguatan Kemandirian Daerah

Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX di Kabupaten Rembang menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap kemandirian dan pemerataan pembangunan. Dalam upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati, Jumat (25/4/2025), Bupati Rembang H. Harno membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional.

Dalam amanat tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa swasembada dapat dicapai melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi, serta dukungan kebijakan yang tepat sasaran. Pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian utama, termasuk melalui peningkatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta penyusunan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, serta melayani masyarakat dengan integritas adalah kunci dalam menjawab tantangan pembangunan,” ujar Harno saat membacakan amanat Mendagri.

Selain itu, amanat Mendagri juga menyoroti pentingnya pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja baru, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Di bidang kesehatan, seluruh pemerintah daerah didorong untuk menyediakan layanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum disebut sebagai pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Pemerintah pusat dan daerah juga diminta terus membangun sinergi dan komitmen bersama dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan nasional yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana, namun juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal,” tegasnya.

Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Karena itu, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas, termasuk penguatan sumber daya manusia aparatur, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.

“Dengan sinergi dan kerja sama yang solid, kita yakin Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan dan melangkah menuju kemajuan yang merata,” pungkas Harno. (Mif/Rud/kominfo)