Bupati Harno Buka Musrenbangcam Bulu, Tekankan Perencanaan Aspiratif dan Berkelanjutan

Bupati Rembang, H. Harno, S.E., membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Bulu yang digelar di Pendopo Kecamatan Bulu, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat desa dan kelurahan, sekaligus menyelaraskannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah, provinsi, hingga nasional.

Dalam sambutannya, Bupati Harno menegaskan bahwa Musrenbangcam merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Ia menyebut forum ini sebagai kunci terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, dan akomodatif.

“Musrenbangcam ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapannya. Dari sinilah kita merumuskan prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa kehadiran seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga unsur masyarakat, mencerminkan komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Rembang yang lebih sejahtera. Ia berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat dikaji secara matang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Melalui forum ini, kita harapkan lahir usulan-usulan prioritas yang selaras dengan visi Menuju Rembang Sejahtera serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia juga mendorong agar setiap usulan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Musrenbangcam Bulu diharapkan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah tahun mendatang, sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. (re/rd/kominfo)