Pemkab Rembang Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Jateng Berikan Pendampingan

Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Upaya tersebut mendapat pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan visitasi dan verifikasi pemeringkatan badan publik tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati Rembang, Selasa (10/11/2026).

Bupati Rembang, Harno, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, dan pelaksanaan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Menurutnya, kegiatan visitasi dan verifikasi tidak semata-mata untuk mengejar peringkat atau penghargaan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan informasi publik, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkapnya.

Harno meminta seluruh perangkat daerah memperkuat peran PPID, meningkatkan koordinasi, serta memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi digital melalui website resmi, media sosial, dan berbagai kanal komunikasi pemerintah. Meski demikian, keterbukaan informasi tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan perlindungan data pribadi.

“Saya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar formalitas administratif. Sebab, pemerintahan yang terbuka akan mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan publik, serta menciptakan pelayanan yang semakin berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiadi, menjelaskan bahwa kegiatan visitasi dan verifikasi juga diarahkan untuk memberikan pendampingan dan konsultasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

“Kehadiran kami di sini bukan untuk menilai, memeriksa, apalagi mencari kekurangan dan kelemahan. Justru kehadiran kami bersama tim adalah sebagai konsultan dan pendamping,” jelasnya.

Setiadi menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang terintegrasi dengan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, informasi yang mudah diakses akan membantu masyarakat memperoleh layanan secara lebih cepat dan efisien.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapan dalam menangani permohonan informasi publik sesuai ketentuan. Badan publik perlu memahami mekanisme pelayanan serta membedakan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dengan informasi yang dikecualikan.

Setiadi menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang diharapkan hadir dalam tahapan uji publik sebagai bagian dari proses penilaian badan publik. Tahapan tersebut direncanakan berlangsung pada awal Desember 2026 di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Gunungpati.

Ia berharap Pemkab Rembang dapat memanfaatkan hasil evaluasi dan berbagai masukan untuk menyempurnakan pengelolaan informasi publik.

“Kalau ada hal-hal yang perlu kami berikan sebagai masukan dan pendapat, mudah-mudahan bisa ditambahkan dan dilengkapi dengan pola ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang, Budiyono, menyampaikan bahwa Pemkab Rembang berhasil mempertahankan predikat informatif selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2023, 2024, dan 2025.

“Alhamdulillah, sudah hattrick. Semoga tahun 2026 ini juga sesuai dengan harapan dan target kita,” ungkapnya.

Budiyono menambahkan, capaian keterbukaan informasi publik tersebut sejalan dengan perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selama tiga tahun berturut-turut, capaian SPBE Kabupaten Rembang berada dalam kategori sangat baik.

“Baik terkait keterbukaan informasi maupun SPBE, di Jawa Tengah capaian kita setidaknya berada di 10 besar. Semoga ke depan bisa terus dipertahankan,” jelasnya.

Melalui kegiatan pendampingan dan evaluasi tersebut, Pemkab Rembang berharap kualitas pengelolaan informasi publik semakin meningkat. Pelayanan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan bertanggung jawab diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (re/rd/kominfo)