Siaran Pers : Presiden Pantau Langsung Penyaluran PKH Tahap Pertama 2019

Jakarta (10 Januari 2019) – Presiden Joko Widodo memantau langsung proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap pertama Tahun 2019 di GOR Ciracas, Jl. Raya Bogor km.25-26, Jakarta Timur, Kamis. Ia mengatakan pemerintah berfokus pada pembangunan manusia Indonesia yang tangguh sebagai titik pijak pondasi utama Indonesia menuju negara maju. Untuk itu pemerintah meningkatkan anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia sebagai komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. PKH, lanjutnya, merupakan salah satu program prioritas nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan. PKH telah mampu melahirkan anak-anak berprestasi, keluarga dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, dan keluarga sejahtera mandiri. Ia menegaskan pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program ini sehingga berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

“Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka pada tahun 2019 jumlah bantuan sosial PKH dinaikkan secara signifikan yang semula Rp19,3 triliun menjadi Rp32,65 Triliun,” katanya dihadapan 1.115 KPM warga Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Presiden kemudian bertanya kepada seorang penerima PKH Ibu Sulis warga Ciracas tentang pemanfaatan bansos. Presiden juga menanyakan kepada seorang Pendamping PKH dari Kabupaten Bogor bernama Yuli tentang tugas-tugasnya saat memberikan pendampingan kepada KPM PKH.

“Saya titip pesan hati-hati pengunaannya. Supaya tujuan yang kita inginkan betul-betul bisa memberikan manfaat kepada keluarga penerima manfaat,” tegas Presiden.

Kepada Pendamping PKH, Presiden Joko Widodo berharap agar mereka dapat membimbing dan mengarahkan KPM dalam pengunaan uang bansos.

“Tolong Pendamping PKH melihat betul kegunaan uang tersebut. Penggunaannya harus produktif. Misalnya untuk beli telur, ikan, buku, seragam anak, sepatu anak,” tuturnya.

Sementara itu Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Bantuan Sosial PKH 2019 diberikan dengan skema non-flat atau bervariasi. Indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk 4 orang per keluarga. Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan yakni Bantuan Tetap dan Bantuan Berdasarkan Komponen. Bantuan tetap setiap keluarga per tahun adalah Rp550 ribu dan PKH Akses Rp1 juta. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa per tahun terdiri dari Ibu Hamil Rp2.400.000, Anak usia dini 0–6 tahun Rp2.400.000, SD/Sederajat Rp900.000, SMP/Sederajat Rp1.500.000, SMA/Sederajat Rp2.000.000, Penyandang Disabilitas Berat Rp2.400.000, Lanjut Usia 60 Tahun ke Atas Rp2.400.000.

Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Januari, April, Juli, Oktober. Bantuan PKH tahap I yang diluncurkan pada bulan Januari sebesar Rp12,28 trilliun. Sebanyak 1.115 KPM dari Kecamatan Ciracas memenuhi GOR Ciracas dengan total jumlah bantuan sebesar Rp1,34 miliar. Selain KPM PKH, juga hadir SDM PKH sebanyak 885 orang dari Jabodetabek.

“Mereka yang memiliki tugas mengawal dan memastikan keluarga penerima manfaat agar dapat segera sejahtera mandiri,” tutur Mensos.

Disela sela acara Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni yang didampingi Direktur Hubungan Kelembagaa BNI Susi Adi Sulistyowati menyampaikan bahwa BNI terus melakukan berbagai upaya guna memudahkan KPM mencairkan dana Bansos PKH. Pencairan dapat dilakukan melalui Agen46 BNI yang berada di dekat rumah KPM, juga bisa dilakukan melalui ATM & Kantor BNI atau melalui bank Himbara lainnya.

Ditambahkan Baiquni, bansos non tunai yang digagas presiden Joko Widodo selain bermanfaat bagi KPM juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari para Agen Bank tempat transaksi bansos, yaitu warung kelontong yang ada di sekitar tempat tinggal KPM.

”Setiap transaksi bansos dari KPM di agen46 kami berikan fee dan itu dapat menjadi penghasilan tambahan dari warung yang menjadi agen bank,” katanya.

Saat ini BNI mempunyai 62.788 Agen 46 yang berbasis warung/pedangang kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kedepannya terus kami tambah sesuai dengan kebutuhan dan sebaran KPM yang ada,” ujar Baiquni.

Acara pencairan PKH Tahap pertama Tahun 2019 ini selain menghadirkan KPM PKH di Ciracas juga menghadirkan KPM graduasi mandiri yakni Hesti Susilowati yang memiliki usaha berdagang sayur, Nurasiyah Jamil yang memiliki usaha rumahan kue, dan Rokhayati yang memiliki usaha rumahan jajanan pasar. Ketiganya juga sukses menjadi pengurus e-warong di wilayahnya masing-masing. Adapun Nurasiyah memiliki 3 orang anak pada saat masuk menjadi peserta PKH Tahun 2010. Ia mengatakan uang bantuan PKH digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Saat ini 2 orang anaknya telah selesai SMA dan sudah bekerja.

“Sekarang tinggal 1 anak yang menjadi komponen PKH yaitu anak SMA Kelas 11 dan agak ringan tugas saya dalam membiayai sekolahnya. Uang PKH bisa saya sisihkan sebagai tabungan,” terangnya.

Ia aktif mengikuti pelatihan membuat kue kering yang diberikan oleh pendamping melalui kegiatan pertemuan kelompok. Hasil dari pelatihan tersebut, ia mulai merintis usaha dengan memanfaatkan dana bantuan PKH yang ditabungnya.

“Alhamdulillah usaha semakin berkembang dan pada Tahun 2018 dengan kesadaran sendiri saya menyatakan keluar dari kepesertaan PKH,” tuturnya bangga.

Sejumlah anak-anak berprestasi dari KPM PKH juga tampak hadir. Mereka di antaranya adalah M Syaiful Hakim yang meraih Medali Emas Pencak Silat Polimedia Cup 2 Se-Jabodetabek pada 2016, Tri Handayani yang merupakan siswi SMP Paskitaglobal Cijantung meraih juara I Pencak Silat Championship ke-7 Tingkat Jakarta Timur tahun 2017. Ada pula Fany Nurul Dzihni yang merupakan pelajar SDN Kebon Pala menjuarai lomba-lomba menari tingkat Jabodetabek hingga tingkat nasional pada 2018.

Biro Humas Kementerian Sosial RI