95,26 Persen Penduduk Terdaftar Program JKN, Bupati Rembang Raih UHC Awardni

Bupati Rembang H.Abdul Hafidz meraih Universal Health Coverage (UHC Award) dari BPJS Kesehatan. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro di rumah dinas Bupati, Kamis (18/8/2022).

UHC Award diberikan kepada Kabupaten Rembang yang memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kesehatan masyarakatnya.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro menyampaikan terimakasih kepada Bupati Rembang karena sebanyak 615.844 jiwa penduduk Kabupaten Rembang resmi terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 646.477 jiwa atau sebesar 95,26 persen.

“Sekarang kami berkomitmen seperti yang dikatakan pak Bupati untuk menjaga mutu pelayanan dan memastikan kepesertaannya aktif.”

Terkait keluhan Bupati tentang banyaknya kartu JKN milik warganya yang ternyata sudah tidak aktif ketika hendak digunakan, Arief menjelaskan karena Kementrian Sosial pada 2021 telah memiliki kebijakan, bahwa kepesertaan JKN KIS adalah mereka yang terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengungkapkan komitmen Pemkab dalam meningkatkan jumlah keikutsertaan masyarakat ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirintis sejak tahun 2016. Perbup tersebut tentang diintegrasikannya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang bernama Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) ke dalam JKN.

Melalui integrasi JKRS ke JKN di tahun 2016 itu, kepesertaan JKN di Rembang mencapai 72 persen.

“Dengan regulasi itulah ternyata ampuh untuk memenuhi target yang telah diamanatkan oleh undang- undang. .”

Pada tahun 2018 Pemkab Rembang melakukan MoU dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, yang akhirnya di tahun itu cakupan kepesertaan meningkat menjadi 83 persen.

Pada akhir tahun 2021 jumlah warga Kabupaten Rembang yang terdaftar ke dalam JKN terus menunjukkan grafik yang baik, yaitu tembus 90 persen. Dan di bulan Juli 2022 kemarin, ada tambahan 37.778 peserta JKN yang dibiayai Pemkab yang akhirnya mengantarkan cakupan kepesertaan JKN di Kota Garam sebanyak 95,27 persen.

Lebih lanjut Bupati juga menceritakan bahwa banyak pemilik kartu JKN KIS yang akan digunakan ternyata tidak aktif. Karena itulah Bupati setiap hari menandatangani rekomendasi agar RSUD dr.R.Soetrasno membebaskan biaya pengobatan warga yang kartu JKN KISnya sudah tidak aktif padahal yang bersangkutan benar- benar warga miskin.

“Ini (perihal warga punya kartu JKN KIS namun ternyata tidak aktif ketika mau digunakan saat berobat di rumah sakit-red) PR besar, karena kalau terus dibebankan ke rumah sakit saya khawatir rumah sakit bangkrut, sayakan sudah berkomitmen orang tidak punya berobat harus gratis,maka kepala dinas kesehatan saya minta untuk sinkronisasi data ini, ” tandasnya. (Mif/Rud/Kominfo)