Berita

BPJS Kesehatan Cek Layanan Cath Lab RSUD Rembang, Segera Diusulkan Masuk JKN

Tidak ada komentar

BPJS Kesehatan Cabang Pati melakukan kredensial layanan Laboratorium Kateterisasi (Cath Lab) di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, Senin (13/4/2026). Upaya ini dilakukan sebagai langkah agar layanan tersebut dapat masuk dalam pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Nuzulul Hasan, mengatakan proses kredensial bertujuan memastikan kesiapan layanan, baik dari sisi administrasi maupun teknis.

“Pengecekan meliputi administrasi dan perlengkapan teknis. Hasilnya sudah lengkap, selanjutnya kami proses dan ajukan ke pusat. Kewenangan sepenuhnya ada di BPJS Pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan Cath Lab di RSUD dr. R. Soetrasno diharapkan mampu meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat, sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan penyakit jantung maupun stroke.

Selain di Rembang, BPJS Kesehatan juga tengah melakukan kredensial terhadap 101 rumah sakit lain sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan dalam skema JKN.

Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, dr. Samsul Anwar, menyampaikan fasilitas Cath Lab sangat membantu penanganan pasien, khususnya kasus kegawatdaruratan seperti stroke dan penyakit jantung.

“Fasilitas ini digunakan untuk tindakan neurologi intervensi, seperti membuka sumbatan pembuluh darah di otak, serta prosedur jantung melalui kateterisasi,” jelasnya.

Ia berharap layanan Cath Lab dapat segera dicover BPJS Kesehatan. Sejak beroperasi pada 2024, layanan tersebut telah dimanfaatkan ratusan pasien dari Rembang maupun daerah sekitar, seperti Bojonegoro dan Tuban.

Tercatat hingga saat ini sebanyak 226 pasien telah menggunakan layanan Cath Lab. Selama ini, pembiayaan masih ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, sehingga pasien tidak dikenakan biaya.

Dukungan terhadap upaya tersebut juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto. Ia mendorong agar layanan Cath Lab di Rembang segera masuk dalam cakupan pembiayaan JKN, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Mif/RD/Kominfo)