Bupati Rembang Ajak Warga Pelemsari Aktif Jaga Hasil Pembangunan TMMD

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 resmi dimulai di Desa Pelemsari, Kecamatan Sumber, Rabu (23/7). Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Bupati Rembang, Harno, menyampaikan harapannya agar warga turut aktif menjaga serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dikerjakan melalui program lintas sektor ini.

Menurut Bupati, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari rampungnya proyek-proyek fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat berperan menjaga keberlanjutannya.

“Jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah bagian penting dari proses perubahan dan kemajuan desa,” ujar Harno.

Harno juga menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0720/Rembang serta seluruh elemen yang terlibat dalam menyukseskan TMMD. Ia menilai program ini sebagai bentuk nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan.

Lebih dari itu, Harno menekankan bahwa TMMD bukan sekadar kegiatan pembangunan infrastruktur, melainkan juga momen penting untuk memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial.

“TMMD adalah implementasi semangat ‘Sengkuyung’ yang menjadi budaya bangsa kita sejak dulu,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0720/Rembang, Letkol Arm. Winner Fradana Dieng, mengungkapkan bahwa TMMD kali ini mencakup dua fokus utama, yakni pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik.

Di sektor fisik, pembangunan difokuskan pada pembukaan akses jalan, pembangunan talud, dan jembatan utama yang menjadi penghubung antardusun. Di sisi lain, kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kebangsaan, kesehatan, hingga keluarga berencana juga digelar untuk memperkuat kapasitas sosial masyarakat.

“Pembangunan jembatan menjadi salah satu pekerjaan berat karena dibangun dari nol. Maka kami lakukan pra-TMMD agar pekerjaan bisa efisien dan selesai tepat waktu,” jelas Letkol Winner.

Ia juga menegaskan bahwa hasil pembangunan tidak akan dilepas begitu saja, tetapi tetap akan dipantau oleh Babinsa setempat. Evaluasi dampak pun akan dilakukan, termasuk terhadap akses ekonomi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Program ini akan berlangsung selama 30 hari. Setelah selesai, hasil pembangunan tetap dipantau melalui Babinsa,” pungkasnya. (re/rd/kominfo)