Capaian 100 Hari Kerja, Pemkab Rembang Konsisten Dorong Kenaikan IPM Melalui Beasiswa Dikti

Pemerintah Kabupaten Rembang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya melalui program beasiswa pendidikan tinggi (Dikti). Memasuki tahun kesembilan pelaksanaan, sosialisasi pendaftaran program ini telah berlangsung pada 2 Juni 2025 kemarin.

Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Rembang, Mariban, menyampaikan bahwa program beasiswa Dikti telah berjalan sejak tahun 2017. Hingga akhir 2024 lalu, total 421 mahasiswa telah menerima manfaat beasiswa ini, dengan total serapan anggaran APBD mencapai Rp18.974.426.377.

Pada tahun 2025 ini, Pemkab Rembang melalui Dindikpora kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk melanjutkan program strategis tersebut. Dari jumlah itu, sebesar Rp1,7 miliar telah teranggarkan di DPA Induk 2025, sementara sisanya akan diajukan dalam Perubahan APBD 2025.

Mariban menegaskan bahwa dana yang diusulkan tidak hanya dialokasikan untuk penerima baru, tetapi juga untuk membiayai mahasiswa penerima beasiswa dari tahun-tahun sebelumnya yang masih menempuh studi.

“Jadi yang untuk penerima beasiswa Dikti baru itu anggarannya sekitar Rp350 juta, sedangkan lainnya untuk penerima beasiswa yang sudah berjalan,” kata Mariban, Selasa (3/6).

Program beasiswa Dikti pun kini menjadi salah satu bagian dari capaian prioritas dalam 100 hari kerja Bupati Rembang Harno dan Wakil Bupati Mochamad Hanies Cholil Barro’. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab tetap konsisten melanjutkan program ini sebagai bentuk nyata pembangunan sumber daya manusia di Rembang.

Mariban menyampaikan bahwa program beasiswa ini juga tengah diselaraskan dengan program unggulan Bupati, yakni dua desa dua sarjana. Namun karena kebijakan tersebut harus tertuang dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, program baru bisa diimplementasikan mulai tahun 2026.

“Itu tidak bisa tahun ini, karena visi misi Bupati itu harus tertuang di RPJMD. Paling tidak kita sudah bikin RPJMD, renstra, dan renja, baru itu (program) bisa masuk. Paling cepat perkiraan saya 2026,” pungkasnya.

Dengan terus dilanjutkannya program ini di tahun kesembilan dan menjadi bagian dari 100 hari kerja kepala daerah, Pemkab Rembang menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan jangka menengah daerah. (re/rd/kominfo)