Capaian APBD 2024 Rembang Positif, Bupati Harno Tegaskan Komitmen Pertahankan WTP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mencatat capaian positif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan Bupati Rembang, Harno, saat membacakan Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu (2/7).

Bupati Harno menjelaskan, pelaksanaan APBD 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,04 triliun dari target Rp2,09 triliun atau setara 97,42 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,96 triliun dari pagu anggaran Rp2,04 triliun atau sekitar 96,48 persen.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi 100 persen, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai 99,89 persen. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp17,87 miliar.

“Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan dengan baik,” ujar Bupati Harno.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaan anggaran, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Masih diperlukan kesadaran, komitmen, dan kerja keras dari seluruh pihak dengan segala kemampuan yang ada untuk mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik. Harapannya, ke depan kita dapat terus mempertahankan opini WTP,” tegasnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan yang disampaikan Bupati.

Perwakilan Fraksi PKB, Maslichan, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Rembang mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Namun, ia mengingatkan agar ke depan pemerintah lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program.

“Untuk itu ke depan, perencanaan itu penting, mungkin bisa diperbaiki. Banyak orang hebat di Rembang, tapi jangan sampai salah dalam membuat perencanaan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Laela Utari Widyaningsih, juga mengapresiasi capaian opini WTP. Namun menurutnya, penghargaan tersebut harus dibarengi dengan implementasi tata kelola anggaran yang lebih akuntabel.

“Predikat WTP tersebut harus berbanding lurus dengan realita yang ada. Menurut kami belum sepenuhnya sesuai dengan tata kelola anggaran yang benar-benar akuntabel,” ucapnya.

Menanggapi masukan fraksi-fraksi, Bupati Harno menyatakan kesiapan menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi DPRD. Ia menyebut hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

“Jadi semua saran dan masukan akan kita tindak lanjuti bersama OPD terkait,” pungkasnya. (re/rd/kominfo)