Desa Diminta Alokasikan Dana Desa Untuk Rumah Tidak Layak Huni

Bupati Rembang H Abdul hafidz meminta kepada desa untuk bisa mengalokasikan sebagian dana desanya untuk program rumah tidak layak Huni (RTLH). Setidaknya setiap tahun dialokasikan sepuluh unit.

Hal itu disampaikan Bupati Rembang H. Abdul Hafidz saat kegiatan dinamika pembanguan di kecamatan Sluke selasa pagi ( 7/11/2017). Dengan partisipasi semua desa tentu pengentasan RTLH di Rembang akan semakin cepat.

Diakuinya bahwa penanganan kemiskinan bukanlah hal yang mudah, namun Ia yakin Pemkab bisa mencapai hasil maksimal dengan program- program yang ada dan dukungan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai Wakil Bupati Bayu Andriyanto. Saat Bupati H.Abdul Hafidz menjabat sebagai Ketua TKPKD tercatat angka kemiskinan tahun 2009 mencapai 25,8 persen hingga tahun 2015 turun pada kisaran 19 persen.

“ Saya yakin angka kemiskinan dikabupaten Rembang bisa berkurang , terbukti tahun 2009 tercatat 25,8 persen turun 7 persen menjadi 19 persen ditahun 2015. Apabila program ini dirumuskan dengan serius melalui program pembangun yang sedang berjalan tentu akan berkurang” ungkapnya.

Bupati Abdul hafidz menyampaikan, hingga saat ini diwilayahnya tercatat hampir 25.000 Rumah tidak layak Huni (RTLH) dan pengangguran tercatat mencapai 17 ribuan. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh adanya banyaknya variabel ditengah masyarakat kita.

Untuk menanggulangi kemkiskinan ini, pemkab Rembang melalui Perbup rencananya akan menggulirkan program RTLH melalui program dana desa bagi setiap desa.

“Untuk itu melalui peraturan Bupati, dana desa minimal satu desa memugar sepuluh rumah artinya Rp.100 juta. Apabila dikalkulasi di kabupaten Rembang ada 287 desa, maka setiap tahun bisa memugar 2.870 rumah. Bila dihitung 5 tahun bisa mencapai 15 ribuan rumah yang dipugar,” tuturnya

Lanjut Bupati, angka tersebut bisa bertambah bila di support dari dana CSR oleh perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang ada diwilayah Sluke.

Sementara itu Kepala Desa Pangkalan, Sunardi mendukung kebijakan Bupati terkait sebagian dana desa dialokasikan untuk program pugar rumah tidak layak huni. Tahun depan Pihaknya siap melaksanakan program bedah rumah dari dana desa Pangkalan.

“Kami sangat setuju mas, karena memang itu diperlukan untuk menangani masalah rumah tidak layak huni. Di desa kami ada sekitar 20 rumah yang tidak layak huni, rencananya tahun depan kami siap melaksanakan,” tandasnya.

Dalam Kegiatan Dinamika Pembangunan tahun ini di konsep berbeda, porsi tamu undangan dari masyarakat lebih banyak di banding tahun- tahun sebelumnya. Harapannya informasi pembangunan dan masukan atau aspirasi dari masyarakat bisa semakin maksimal.