Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD, Ini Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 di aula lantai 4 Kantor Bupati, Rabu (1/2/2023).

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bapedda Kabupaten Rembang, Miftahul Ichwan menjelaskan konsultasi publik ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.

Hal ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Karena terbatasnya waktu forum tersebut, Bappeda juga membuka kesempatan untuk menyampaikan saran masukan secara tertulis.

“Masukan dan saran akan dimasukan ke dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bapedda, pemangku kepentingan, Kepala Daerah serta perwakilan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu  kegiatan ini sebagai media penyampaian arah kebijakan dan prioritas Pemkab tahun 2024, sekaligus mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2024 dari para stakeholder tentang isu-isu strategis pembangunan.

Forum konsultasi publik RKPD ini dihadiri oleh Bupati Rembang, DPRD, perangkat daerah, akademisi, organisasi profesi, asosiasi usaha, badan dan lembaga yang lainnya serta masyarakat umum.

Sementara itu Bupati Rembang H.Abdul Hafidz mengatakan isu strategis pembangunan tahun 2024 yang masih menjadi perhatian utama adalah penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrim.

“Berdasarkan rillis Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu satu tahun ini warga miskin di Kabupaten Rembang mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan tahun 2021 sebesar 15,80 % atau 101.400 jiwa dari jumlah total penduduk 600 ribu lebih, sedangkan tahun 2022 menjadi 14,65 % atau 94.560 jiwa atau turun 1,15 %, hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang semakin membaik,” imbuhnya.

Selain penanggulangan kemiskinan menurut Bupati isu strategis dititikberatkan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT pada Tahun 2022 sebesar 1,76%, turun sebesar 1,91% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 (3,67%). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 sebesar 71.00, meningkat sebesar 0,57 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 (70,43). Hal ini menunjukkan perekonomian di Kabupaten Rembang Tahun 2022 mulai bangkit kembali setelah covid-19 mereda. Beberapa sektor usaha sudah kembali menyerap tenaga kerja. Hal tersebut turut berpengaruh pada menurunnya TPT di Kabupaten Rembang sebesar 1,91 persen pada Tahun 2022 dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang sebesar 0.57 pada Tahun 2022.

Selanjutnya isu strategis berupa pencegahan stunting. Angka prevalensi Kabupaten Rembang tahun 2022 berdasarkan SSGI 2021 sebesar 18,7 persen, berdasarkan laporan e-ppgbm Kabupaten Rembang mencapai 14.10 persen, dan berdasarkan bulan timbang agustus 2022 sebesar 11,81 persen. Sampai dengan bulan Pebruari 2023 prosentase balita stunting berdasarkan laporan e-ppgbm adalah sebesar 13,9 persen. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Rembang optimis dapat turunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dwi Wahyuni Hariyati menerangkan program unggulan pembangunan 2024 dititikberatkan pada 9 point yaitu digitalisasi birokrasi dan Rembang Smart City, darmasiswa dan darmaguru, gerakan kembali ke sekolah, penanganan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya perempuan melalui industri rumah.

“Selain itu peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, peternakan, kehutanan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional, pembangunan embung, normalisasi sungai. peningkatan infrastruktur dan pembuatan Ruang Terbuka Hijau di tiap kecamatan,” imbuhnya.

Selanjutnya program pengembangan Balai Latihan Kerja untuk penciptaan lapangan kerja mandiri dan terakhir penguatan destinasi wisata dan perdesaan menuju desa mandiri. (Mif/Rud/Kominfo)