Kemendagri Monitoring Trantibumlinmas di Rembang, Sampaikan 11 Arahan Mendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terkait perkembangan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas). Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati Rembang, Jumat (12/9), dengan dihadiri jajaran Forkopimda serta perangkat daerah terkait.

Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Benhard E. Rondonuwu, menyampaikan 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sebagian arahan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden yang harus segera dijalankan oleh kepala daerah.

Sebelas arahan Mendagri tersebut meliputi:

1. Kepala daerah diminta melaksanakan rapat Forkopimda secara rutin.

2. Sambangi dan duduk bersama tokoh serta unsur masyarakat yang berpengaruh.

3. Laksanakan doa kedamaian dengan melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah.

4. Gencarkan program prorakyat, seperti gerakan pasar murah dan penyaluran bansos.

5. Tunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, terutama dengan musik pesta.

6. Hindari flexing kemewahan oleh pejabat maupun keluarga. Acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun agar digelar sederhana.

7. Tunda seluruh keberangkatan ke luar negeri.

8. Kepala daerah di wilayah rawan harus berada di daerahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda.

9. Segera rekonstruksi fasilitas yang rusak. Jika perbaikan membutuhkan waktu lama, area perlu ditutup untuk menghindari trauma publik.

10. Gunakan bahasa santun, rendah hati, dan menenangkan saat membuat pernyataan publik.

11. Aktifkan kembali siskamling di tingkat RT/RW untuk menjaga keamanan lingkungan.

“Saya hadir karena memang mengamanatkan perintah ini. Kami ditugaskan di 144 daerah untuk menyampaikan arahan ini ke seluruh jajaran di daerah, termasuk di Kabupaten Rembang,” ujar Benhard.

Menanggapi hal itu, Bupati Rembang, Harno, menyampaikan bahwa sebagian besar arahan Mendagri telah dijalankan di Rembang. Ia mencontohkan saat gelombang aksi mahasiswa beberapa waktu lalu, kondisi daerah tetap kondusif berkat sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Alhamdulillah berkat kerja sama bantuan TNI, Polri, dan seluruh masyarakat, Kabupaten Rembang bisa menjaga kondusifitas. Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa dalam audiensi juga bisa kami terima dengan baik dan berjalan lancar,” jelasnya.

Bupati Harno menambahkan, program prorakyat sudah berjalan, salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di Kecamatan Lasem baru-baru ini. Selain itu, koordinasi Forkopimda dan rapat lintas sektor tiga pilar juga telah dilaksanakan untuk menjaga stabilitas daerah. (re/rd/kominfo)