Konsultasi Publik Pembangunan Jalan Tol, Jangan Lewati Perkotaan

Konsultasi Publik Pembangunan Jalan Tol, Jangan Lewati Perkota

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menggelar konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) rencana pembangunan jalan tol Demak- Tuban,Jumat (12/8/2022). Kegiatan yang bertempat di Pendapa Museum RA Kartini Rembang itu dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa, camat, tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan.

Dalam kesempatan itu berbagai perwakilan elemen masyarakat kompak sampaikan usulan agar jalan tol tak melewati wilayah perkotaan yaitu sekitaran gedung haji sampai dinas pendidikan.

Sutrisno tokoh masyarakat yang tinggal dukuh Rumbutmalang Desa Kabongan Kidul sejatinya mendukung adanya pembangunan jalan tol. Namun dirinya mewakili warga tidak setuju jika jalan tol melewati perkotaan dalam hal ini desanya dengan berbagai pertimbangan salah satunya kondisi kota Rembang yang hanya berkisar 2 kilometer.

“Rembang itu kotanya cuma 2 kilometeran, kalau jalan tol lewat kota ya habis kotanya. Dari segi biaya kalau lewat kota juga besar ada pemukiman warga yang sudah bagus- bagus rumahnya, ada sekolahan , masjid.kalau di selatan kan lebih hemat karena tidak banyak rumah warga.”

Bupati Rembang H. Abdul Hafidz usai konsultasi publik menyampaikan memang banyak pihak mengusulkan agar pembangunan jalan tol Demak – Tuban tidak melintasi wilayah dalam kota Rembang.

“Tadi dengar sendiri , suara satu bahwa tidak setuju kalau jalan tol melewati kota,” kata Hafidz.

Menurut Bupati wilayah Rembang kota saat ini terbilang cukup kecil. Jika nantinya jalur tol melintas di kawasan dalam kota, justru akan cukup mengganggu tata ruang wilayah kota.

“Rembang bukan kota yang besar. Kalau wilayah kotanya dibelah, ini tidak akan menjadi kota. Satu ini yang diperhatikan betul. Saya minta disesuaikan dengan sosialisasi pertama,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar ada 2 exit tol di Rembang. Hal itu dirasa tak berlebihan karena jalan tol yang melintasi Kota Garam terbilang paling panjang, yakni sekitar 80 kilometer dari total panjang 180 kilometer.

Sedangkan Perwakilan DJPI Kementerian PUPR, Sub koordinator Penyiapan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah I, Subdit Legalisasi Rencana Investasi , Handini yang hadir secara langsung di Kabupaten Rembang, menuturkan forum ini memang untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat tentang wacana pembangunan tol sepanjang 180 kilometer itu.

“Telah disampaikan sebelumnya misalkan untuk rencana trase ini, memang sampai saat ini masih perlu pengkajian lebih lanjut kepada tim,” terang dia

Pihaknya dan tim teknis masih akan mencoba untuk memberikan konfirmasi dan mengkaji lebih lanjut serta berusaha semaksimal mungkin meminimalisir keresahan masyarakat Rembang. (Mif/Rud/Kominfo)