Pelantikan JPTP, Bupati Tegas Tak Ada Politik Suka-suka

Bupati Rembang H.Abdul Hafidz melantik delapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di aula lantai 4 Kantor Bupati Rembang, Jum’at (27/10/2017).

Selain Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sejumlah posisi juga diisi dengan orang baru, seperti Camat, Kepala Sekolah SMP dan Kepala Puskesmas.

Dalam pengarahannya Bupati mengatakan pelantikan dan pengucapan sumpah janji ini merupakan bagian dari tugas yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan ketentuan itu maka pemkab hari ini melantik JPTP, Kepala puskesmas dan rotasi kepala sekolah SMP.

Khusus untuk JPTP melalui proses seleksi terbuka dan adapun panitia seleksi diisi Sekda, Kepala Inspektorat sampai dengan akademisi. Berbagai tahapan seleksi mulai seleksi administrasi, adu gagasan, asessment, rekam jejak dan wawancara berjalan lancar.

Ia menegaskan bahwa selentingan dan pemberitaan yang menyebut seleksi JPTP hanya politik suka suka itu tidak benar. Pansel melakukan penilaian dengan obyektif di semua tahapan seleksi bahkan sampai melihat rekam jejak tiap pendaftar baik karir maupun dalam kehidupan sehari- hari di lingkungan mereka tinggal.

“Jika ada selentingan , pemberitaan yang menganggap ada politik suka-suka itu tidak berdasar. Saya pastikan tidak ada politik suka suka apalagi politik asal asalan. Semua ada nilai, rekaman dan bukti fisiknya, adu gagasan dan asessmen semua ada sampai rekam jejak administrasi di BKD ada. Tidak hanya administrasi di kantor bahkan di lingkungan rumahnya,” ungkapnya.

Hal itu disampaikannya di kegiatan pelantikan karena sangat perlu agar pemberitaan yang sempat muncul itu tidak berkembang dan memperkeruh suasana. Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi seperti halnya satu tubuh, satu bagian tubuh sakit maka bagian tubuh lain akan ikut merasakan.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan sesuai PP nomor 11 tahun 2017 Bupati memilih salah satu tiga yang diloloskan pansel. Jabatan dalam birokrasi merupakan jabatan karir, bukan jabatan tiba- tiba ataupun jabatan politik yang dibutuhkan ruang publik seperti apa yang pernah diberitakan.

“Ini bukan jabatan politik atau tiba- tiba seperti PPK, Panwas, ini jabatan karir yang harus membuka ruang publik. Ketika ditetapkan PNS itu sudah ada kepastian karirnya, mulai syarat kesehatan, kompetensi, standarisasi ijazah. Jika ada yang bilang harus ada ruang publik untuk bicara, publik mana yang harus bicara. Ini bisa menghancurkan tatanan, karena orang yang tidak berkompeten menilai,” tegasnya.

Semua pejabat yang telah dilantik, Abdul Hafidz meminta segera menginventarisir potensi dan permasalahan yang ada pada unit kerja yang dipimpin. Dalam menjalankan tugas harus inovatif, kreatif dan pro aktif dalam melaksanakan tugas.

Daftar JPTP yang baru diantaranya Mardi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dindikpora, Camat Rembang Agus Salim menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Posisi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja diisi Teguh Gunawarman sebelumnya menjabat Camat Sluke, Drupodo Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dipercaya menduduki Sekretaris Sekretariat Dewan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) ditempati Sugiarto yang sebelumnya Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda, Sulistiyono yang selama ini menjabat Sekretaris KPU Rembang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades). Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) ditempati oleh Sri Wahyuni yang sebelumnya sebagai Inspektur Pembantu III Inspektorat dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dipimpin Akhsanudin sebelumnya Kabag Tata Pemerintahan Setda Rembang.