Pemerintah Pusat Setujui Usulan 3011 Formasi ASN Pemkab Rembang

Kabar baik menghampiri Kabupaten Rembang pada awal bulan Mei 2024. Usulan 3.011 formasi seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah resmi disetujui oleh pemerintah pusat.

Dari total formasi yang disetujui, sebanyak 58 formasi diperuntukkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan rincian 50 tenaga teknis dan 8 tenaga kesehatan. Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdapat 2.953 formasi.

Jumlah usulan PPPK sendiri sesuai dengan jumlah tenaga Non ASN yang ada di Pemkab Rembang. Sehingga, apabila usulan formasi PPPK tersebut disetujui, diharapkan seluruh tenaga Non ASN di bisa mengikuti seleksi PPPK.

Rincian formasi PPPK mencakup 2.384 formasi teknis, 491 formasi guru dan 78 formasi tenaga kesehatan. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang Miftachul Ichwan Anggoro Kasih, S.STP. menyatakan bahwa BKD Rembang telah menginput usulan formasi ke aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Ichwan juga menambahkan bahwa pihaknya kini menunggu hasil validasi atas input usulan BKD Rembang serta informasi tahapan selanjutnya. “Ini prosesnya kan setelah kita menginput usulan, kemudian BKN memvalidasinya. Setelah proses validasi itu, sambil berjalan, kita menunggu persyaratan pendaftaran dari BKN, apakah sama seperti tahun kemarin atau bagaimana,” jelasnya.

Terkait dengan kualifikasi PPPK, Ichwan mengungkapkan bahwa seperti tahun 2023 terdapat kategori umum dan khusus, serta informasi mengenai masa kerja minimal yang masih menunggu kejelasan. Batas usia maksimal dan minimal pendaftar juga masih dalam tahap penungguan informasi.

“Kalau kualifikasi pendidikan biasanya mengikuti dari jabatan yang akan ditempati. Disitu biasanya akan ada persyaratan kualifikasi pendidikannya, ” pungkasnya.

Dengan disetujuinya formasi ini, diharapkan akan memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Rembang untuk berkarier di sektor pemerintahan. (Mif/Rud/Kominfo)