Pemkab Rembang Alokasikan Anggaran Perbaikan 12 Sekolah Melalui APBD Perubahan 2025

Pemerintah Kabupaten Rembang bersama DPRD Kabupaten Rembang menetapkan alokasi anggaran untuk perbaikan 12 gedung sekolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Program ini melengkapi revitalisasi 49 gedung sekolah (SD, SMP, dan PAUD) yang sedang dilaksanakan melalui pendanaan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang, Kapti Prasetyo Aji, menyampaikan bahwa sekolah-sekolah yang dialokasikan masuk kategori prioritas. Beberapa di antaranya bahkan telah roboh lebih dari satu tahun lalu.

“Alhamdulillah, kemarin mendapat perhatian dan respons dari bapak-bapak anggota Dewan,” ujarnya.

Kapti menambahkan, nilai anggaran perbaikan berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta per sekolah. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat kebutuhan secara keseluruhan belum dapat dipenuhi.

“Untuk tahun 2026, kami akan melihat kembali skala prioritas mana yang harus ditangani terlebih dahulu,” terangnya.

Saat ini alokasi anggaran perbaikan tersebut masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang, Puji Santoso, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Rembang yang telah mengalokasikan perbaikan sekolah melalui APBD Perubahan. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang belajar yang aman dan layak bagi siswa.

“Pemerintah daerah sudah berkomitmen ada 12 sekolah yang akan dibangun melalui APBD Perubahan kemarin. Itu yang rusak parah, seperti di wilayah Sarang, Gunungmulyo, dan sebagainya, yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Adapun program revitalisasi yang didanai pemerintah pusat saat ini juga masih berjalan, meliputi 14 SD, 3 SMP, dan 1 PAUD. Selain itu, revitalisasi terhadap 17 SD, 11 SMP, dan 3 PAUD masih dalam tahap proses.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, diharapkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Rembang dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. (Mif/Rudi/Kominfo)