Pemkab Rembang Diseminasi Hasil Intervensi Spesifik, Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menggelar diseminasi hasil intervensi spesifik percepatan penurunan stunting di salah satu hotel di Jalur Pantura, Selasa (16/12). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor dalam menekan prevalensi stunting secara terukur dan berkelanjutan.

Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menyampaikan bahwa diseminasi tersebut merupakan ruang strategis untuk mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah desa.

“Target maksimal stunting menurut WHO adalah 20 persen. Secara nasional angkanya 19,8 persen, Jawa Tengah 17 persen, dan Kabupaten Rembang 15,8 persen. Ini menunjukkan tren penurunan lebih dari tiga persen dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Meski mencatat tren positif, Wabup menegaskan bahwa stunting tetap menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara konsisten, khususnya untuk mencegah munculnya kasus baru. Upaya percepatan dilakukan melalui penguatan komitmen pimpinan, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi program dan kemitraan, ketahanan pangan dan gizi, peningkatan kapasitas pengelolaan program, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi, komitmen, dan keikhlasan semua pihak, kami berharap Kabupaten Rembang mampu mewujudkan generasi yang sehat, kuat, berkualitas, serta mencapai Zero New Stunting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr. Ali Syofi’i, menyampaikan bahwa angka stunting Kabupaten Rembang tahun 2024 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) berada di angka 15,8 persen. Hingga November 2025, hasil analisis situasi stunting riil berdasarkan data Sigizi Kesga menunjukkan penurunan menjadi 13,3 persen.

“Tahun 2025 tidak ada pelaksanaan SSGI. Kita menunggu SSGI tahun 2026 untuk melihat tren stunting yang diakui pemerintah pusat dan WHO,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa angka stunting tersebut masih terdistribusi tidak merata di 17 puskesmas. Per November 2025, Puskesmas Sluke mencatat cakupan penimbangan balita 100 persen dengan prevalensi stunting 9,6 persen. Sementara prevalensi tertinggi terdapat di Puskesmas Sarang 2 sebesar 23,19 persen dengan cakupan penimbangan 73,15 persen. Adapun cakupan penimbangan terendah berada di Puskesmas Kragan 2 sebesar 49,64 persen.

“Terjadi disparitas yang cukup besar antar puskesmas. Padahal karakteristik demografi relatif tidak jauh berbeda, sehingga ini menjadi bahan evaluasi bersama,” terangnya.

Lebih lanjut, dr. Ali menyampaikan bahwa sepanjang 2025 terdapat 11 indikator Evaluasi Intervensi Spesifik yang telah dijalankan, meliputi skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu KEK, pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, MP-ASI, hingga tatalaksana balita bermasalah gizi.

“Secara umum kinerjanya sudah cukup baik. Indikator intervensi spesifik di Rembang sudah on track,” tambahnya.

Selain intervensi spesifik, Pemkab Rembang juga melaksanakan berbagai kegiatan pendukung percepatan penurunan stunting, antara lain pelatihan konseling menyusui, pendampingan dokter spesialis ke puskesmas, pelatihan kader posyandu, Gerakan Bumil Sehat, advokasi dan sosialisasi, peningkatan kapasitas kader STBM dan petugas surveilans, kelas ibu hamil dan balita, serta pembekalan tim pelaksana pemberian makanan tambahan (PMT). (re/rd/kominfo)