Pemkab Rembang Kembali Sabet Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

Pemerintah Kabupaten Rembang mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di penghujung 2024. Penghargaan ini menjadi yang kesekian kalinya diterima Kabupaten Batang, sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Natalius Pigai kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (11/12).

Natalius Pigai dalam pidatonya menyoroti beberapa hal penting tentang komitmen Pemerintah pada HAM sebagaimana diatur dalam Astacita, dengan 50% dari poin Astacita mencakup isu-isu HAM, termasuk Pancasila, demokrasi, hak disabilitas, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Natalius juga menegaskan bahwa pembentukan Kementerian HAM merupakan langkah nyata dalam memprioritaskan pembangunan berbasis HAM dengan fokus pada 15 prioritas nasional, termasuk non-diskriminasi, kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

“Presiden RI menempatkan HAM pada poin nomor 1 dalam Asta Cita, artinya HAM dianggap sangat penting, karena HAM adalah titik temu antara nilai fundamental bangsa dan perilaku kehidupan bermasyarakat,” kata Natalius.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai HAM sebagai fondasi untuk memajukan agenda pembangunan di masa depan. Pemerintah diingatkan untuk terus menyelesaikan kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan, sembari mendorong rekonsiliasi nasional.

“Kita harus menyelesaikan, banyak persoalan-persoalan HAM yang kita hadapi bersama, baik terjadi di masa yang lalu, masa sekarang, maupun kita harus mencegah hal-hal yang seperti itu agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang,” ucapnya.

Yusril juga menyoroti sejarah penegakan HAM di Indonesia, termasuk amandemen UUD 1945, pembentukan Komnas HAM, serta pengesahan UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Pemerintah akan menjunjung tinggi HAM di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto yang mempunyai komitmen yang tinggi yang terkait dengan Hak Asasi Manusia,” tutup Yusril.