Berita
Pemkab Rembang Matangkan Persiapan Raih Predikat Kabupaten Sehat 2025
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025, program dua tahunan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan. Penilaian ini menjadi bentuk apresiasi kepada daerah yang berhasil menciptakan lingkungan yang besih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari persiapan, Pemkab Rembang menggelar rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Bupati, Senin (30/6/2025). Rapat ini bertujuan menyatukan strategi dalam menghadapi penilaian nasional tersebut.
Terdapat sembilan tatanan KKS yang menjadi indikator penilaian, yakni:
- Kehidupan masyarakat sehat mandiri,
- Permukiman dan sarana prasarana sehat,
- Satuan pendidikan sehat,
- Pasar rakyat sehat,
- Pariwisata sehat,
- Transportasi dan tertib lalu lintas jalan,
- Perkantoran dan perindustrian sehat,
- Perlindungan sosial, serta
- Pencegahan dan penanggulangan bencana.
Dalam sistem penghargaan Swastisaba, terdapat empat kategori, yaitu Padapa (pemula), Wiwerda (berkembang), Wistara (mandiri), dan Wistara Pripurna (paripurna). Penilaian KKS 2025 akan mengacu pada tiga komponen utama: status Open Defecation Free (ODF), penilaian kelembagaan, dan capaian atas sembilan tatanan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr. Ali Syofi’i, menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian mandiri, Rembang telah memenuhi syarat masuk kategori Wiwerda. Namun, hasil verifikasi dari tim Provinsi Jawa Tengah menunjukkan penurunan skor, terutama pada tatanan permukiman dan fasilitas umum.
“Pada permukiman dan fasilitas umum, dari penilaian mandiri kita nilainya 86,36. Kemudian diverifikasi provinsi mendapat nilai 77,27. Ini masuk kategori Padapa. Andaikan ini sudah bisa naik di atas 80, kita sudah masuk ke kategori Wiwerda dan sudah melampaui target awal kita di kategori Padapa,” jelasnya.
Ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kualitas pada tatanan yang masih lemah, terutama permukiman dan fasilitas umum. Penilaian dokumen administrasi oleh tim pusat dijadwalkan berlangsung Juli–Agustus 2025, dilanjutkan verifikasi lapangan pada September.
“Nanti akan ada validasi lapangan dari tim pusat yang diperkirakan pada bulan September 2025. Kita harus menyiapkan untuk verifikasi lapangan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Rembang, Harno, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat seluruh tatanan yang dinilai. Ia meminta waktu tersisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menutup berbagai kekurangan.
“Tinggal kita untuk memperbaiki sembilan tatanan ini agar bisa diperbaiki dalam waktu sekian bulan agar nanti kita mendapat predikat minimal Padapa. Syukur bisa lebih tinggi,” ujarnya.
Dengan persiapan matang dan sinergi seluruh OPD, Pemkab Rembang optimistis dapat meraih capaian yang lebih tinggi dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat 2025.
“Tinggal kerjasamanya antar OPD, karena kalau yang lain sudah bagus tapi ada satu yang belum akan sulit. Maka untuk meraih hal tersebut harus kerjasama semuanya,” tandasnya. (re/rd/kominfo)