Pemkab Rembang Perpanjang Kerja Sama dengan Perhutani, Dorong Pemanfaatan Lahan Hutan secara Legal dan Produktif

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memperpanjang kerja sama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Divisi Regional Jawa Tengah. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di Kantor Perhutani Divre Jateng, Senin (5/5).

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan milik Perhutani yang selama ini digunakan masyarakat, baik untuk infrastruktur maupun pengembangan potensi daerah. Dengan adanya kesepakatan ini, penggunaan lahan diharapkan berjalan sesuai regulasi dan dapat meminimalkan potensi konflik di masa depan.

Bupati Rembang, Harno, dalam kunjungannya menyampaikan bahwa sejumlah rencana pengelolaan lahan dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satu fokus utama kerja sama adalah pembangunan embung di beberapa titik kawasan Perhutani.

Embung tersebut diharapkan menjadi solusi pengairan bagi lahan pertanian warga yang terdampak kekeringan saat musim kemarau. Selain itu, embung juga berpotensi dikembangkan menjadi kawasan wisata berbasis alam.

“Banyak hal yang kita bahas. Tanah-tanah Perhutani yang selama ini sudah dipakai masyarakat, jalan-jalan di wilayah hutan yang ingin digunakan masyarakat, serta tanah-tanah yang memungkinkan dibangun embung akan saya ajukan,” ujar Harno.

Selain pembangunan embung, Bupati Harno juga menyoroti pentingnya revitalisasi kawasan wisata di wilayah hutan, seperti Pemandian Mantingan. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara maksimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Juga tempat-tempat lain yang perlu dipoles termasuk Pemandian Mantingan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Asep Dedi Mulyadi, menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

“Dalam rangka membangun sinergi untuk pembangunan dan pengembangan usaha kami dan tentunya memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing para pihak,” pungkas Asep. (re/rd/kominfo)