Pemkab Rembang Sinkronkan Data BPJS dan Bansos Lewat DTSEN, Pastikan Bantuan Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menggelar rapat koordinasi untuk menyelaraskan data kepesertaan BPJS dan program bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Selasa (5/8), di ruang rapat Bupati Rembang. Langkah ini bertujuan memverifikasi dan memvalidasi ulang data penerima manfaat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Rembang, Harno, dan diikuti oleh perwakilan BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Anggota DPRD Rembang serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Fokus pembahasan adalah penyelarasan basis data dari berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bupati Harno menyoroti masih adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan kondisi riil di lapangan. Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara menyeluruh dan lintas lembaga.

“Intinya adalah untuk memvalidkan data penerima bantuan-bantuan apa saja. Karena selama ini informasi yang masih sering saya dengar, warga yang seharusnya berhak menerima tapi tidak tercatat. Ada yang seharusnya sudah tidak berhak menerima, kadang datanya masih ada,” jelas Harno saat ditemui di ruangannya usai rapat.

Ia menyebut forum ini sebagai upaya mencari solusi konkret agar data penerima bantuan lebih terintegrasi dan akurat. Ia juga meminta agar seluruh data, mulai dari tingkat desa hingga pusat, dapat terkoneksi secara digital.

“Maka dari itu semua saya kumpulkan untuk mencari solusi agar data-data yang seharusnya menerima terdata semuanya dan terintegrasi di Dinas Sosial, BPS, dan DTSEN. Agar ke depannya benar-benar sesuai sasaran,” ujarnya.

Bupati juga mendorong pemerintah desa aktif melakukan pemutakhiran data, karena perangkat desa dinilai paling memahami kondisi warga.

“Yang lebih paham kondisi masyarakat adalah di tingkat RT dan Desa. Nanti kemudian didata ulang dan dimasukkan sebagai penerima bantuan dan disinkronkan dengan pusat,” imbuhnya.

Dalam rapat, turut disoroti gangguan teknis sistem yang menyebabkan data penerima baru tidak muncul di pusat meski telah diperbarui di daerah. Bupati menegaskan akan mengambil langkah lebih lanjut jika kendala tersebut tidak segera terselesaikan.

“Tadi informasi yang masuk, terkadang terjadi error data. Jadi Dinas Sosial sudah menghapus dan memasukkan nama yang baru itu tidak muncul di pusat. Maka dari itu pertemuan ini untuk memperbaiki semuanya. Apabila nanti kalau dicoba beberapa kali datanya masih belum berubah, saya akan komunikasi langsung dengan kementerian,” pungkasnya. (re/rd/kominfo)