Pemkab Rembang Terus Lakukan Penguatan Sekolah Inklusi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus mendorong satuan pendidikan di wilayahnya untuk menerima serta memberikan layanan terbaik bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sejumlah langkah strategis dilakukan guna memperkuat implementasi sekolah inklusi di seluruh jenjang pendidikan.

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang, Nursidi, menegaskan bahwa seluruh sekolah telah dicanangkan sebagai Sekolah Inklusi, sehingga tidak diperbolehkan menolak peserta didik berkebutuhan khusus.

“Semua sekolah sudah dicanangkan menjadi Sekolah Inklusi, sekolah tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus,” jelasnya.

Untuk mendukung penguatan sekolah inklusi, Dindikpora Rembang belum lama ini menggelar pelatihan bagi 150 guru PAUD dalam rangka Penyegaran dan Penguatan PAUD Inklusi. Pelatihan tersebut menghadirkan pemateri dari Sekolah Luar Biasa (SLB) serta Kelompok Bermain (KB) Bhineka Lasem yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif dan dinilai ramah terhadap penyandang disabilitas.

“Mereka diberi ilmu dasar mas, tapi belum pelatihan khusus Guru Pendamping,” tambah Nursidi.

Selain peningkatan kapasitas guru, sekolah juga didorong untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Arahan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat peringatan Hari Disabilitas Nasional pada Rabu kemarin.

Menurut Nursidi, sekolah-sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program revitalisasi 2025 diwajibkan menyiapkan fasilitas aksesibel bagi ABK. Fasilitas tersebut antara lain jalur khusus tunanetra dengan tekstur berbeda, akses kursi roda, pegangan tangan, hingga toilet ramah disabilitas.

“Sebagian sekolah yang mendapat DAK maupun yang revitalisasi 2025 ini wajib menyiapkan fasilitas umum bagi anak berkebutuhan khusus,” terangnya.

Upaya penguatan sekolah inklusi dinilai penting karena daya tampung dua SLB di Kota Garam saat ini sudah penuh. Selain itu, lokasi SLB yang jauh dari tempat tinggal sebagian keluarga difabel membuat pendidikan inklusif di sekolah reguler menjadi kebutuhan mendesak. (Mif/RD/Kominfo)