Perkuat Program Gizi dan Posyandu, Pemkab Rembang Siapkan Satu Desa Satu PIC Desa

Pemerintah Kabupaten Rembang menyiapkan skema satu desa satu Person in Charge (PIC) desa mulai tahun 2026 ini. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pengawalan program kesehatan masyarakat, termasuk program gizi dan layanan posyandu di tingkat desa.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, drg. Dini Nuraida mengatakan kebijakan tersebut baru disosialisasikan kepada para Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan. Dalam sistem tersebut, setiap desa nantinya akan memiliki satu tenaga kesehatan yang bertanggung jawab mengawal program kesehatan di wilayahnya.

“Di tahun 2026 tiap desa ada PIC desa. Ini baru kami sosialisasikan kepada Ibu-ibu Ketua TP PKK kecamatan. Jadi satu desa itu ada satu perawat yang bertugas mengawal program kesehatan di desa tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, secara ideal satu perawat akan bertanggung jawab pada satu desa. Namun jika jumlah perawat tidak mencukupi, tugas tersebut dapat diisi oleh tenaga kesehatan lain sesuai kebijakan kepala puskesmas.

“PIC desa ini berasal dari tenaga perawat, satu perawat pegang satu desa. Namun kalau perawat kurang, bisa dibantu tenaga kesehatan lain, misalnya bidan, tenaga promosi kesehatan, sanitarian, atau tenaga kesehatan lainnya sesuai kebijakan kepala puskesmas,” jelasnya.

Menurut Dini, keberadaan PIC desa penting untuk memastikan ketersediaan data kesehatan di setiap desa, terutama data posyandu yang menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program kesehatan.

“Kalau di kecamatan atau TP PKK butuh data desa, nanti bisa langsung tanya PIC desa. Misalnya butuh data posyandu di desa tertentu, PIC desanya siapa, bisa langsung dibuka datanya,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga menyiapkan sistem data melalui linktree posyandu untuk mendukung pelaksanaan Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh desa. Meski saat ini terdapat beberapa desa yang menjadi lokus program, sistem tersebut tetap disiapkan agar dapat diterapkan di semua desa.

“Walaupun hari ini ada desa lokus untuk Posyandu 6 SPM, kami tidak ingin ketinggalan sistem. Sistemnya harus ada di seluruh desa,” katanya.

Ia juga meminta para pihak, termasuk TP PKK kecamatan, untuk memaklumi apabila masih terdapat PIC desa yang belum merespons secara maksimal karena sistem ini masih baru diterapkan.

“Karena ini sistem baru, mungkin ada PIC desa yang masih beradaptasi dengan tugas barunya. Jadi mohon nanti dikomunikasikan saja jika membutuhkan data atau koordinasi,” pungkasnya. (re/rd/kominfo)