Persiapan Soft Launching Mall Pelayanan Publik Rembang, 20 Calon Mitra Konsolidasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan puluhan instansi yang akan ambil bagian dalam Mall Pelayanan Publik Rembang (MPP), Senin (14/11/2022). Pertemuan itu guna mempersiapkan soft launching MPP tersebut pada 22 November  2022.

Budiyono Kabid PTSP pada DPMPTSP  mengatakan tanggal 22 November rencananya akan ada soft launching oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Sedangkan pada 1 Desember 2022  dilakukan launching secara nasional oleh Presiden Joko Widodo bersama  puluhan MPP dari berbagai kabupaten kota lainnya di Istana Negara.

“Setelah dilaunching oleh Bupati otomatis masyarakat sudah bisa memanfaatkan MPP untuk berbagai urusan.”

Dalam rakor tersebut diungkapkannya , DPMPTSP selaku penyelenggara MPP mendapat sejumlah masukan dari calon Mitra. Masukan dari mitra salah satunya terkait jam pelayanan MPP.

“Masukannya tadi misalnya soal tata tertib, yang awalnya rencana sampai jam 3 sore mesin antrian ditutup. Tapi tadi karena pertimbangan waktu , mesin antrian ditutup jam 2, setelah itu pelayanan tetap diteruskan sampai pengambil antrian terakhir terlayani, ” ungkapnya.

Selain tentang jam pelayanan, Budiyono juga menambahkan ada masukan tentang pembahasan nota kesepakatan.

Mulai Selasa (14/11/2022) pegawai dari 20 Instansi yang ambil bagian di MPP  akan mulai mempersiapkan gerai- gerai yang ditempati. Mitra bisa melakukan ujicoba pelayanan, agar saat mulai dibuka tidak ada trouble.

“Ada kesempatan untuk menanamkan software di masing – masing komputer. Termasuk kita juga minta support Kominfo terkait jaringan internet yang untuk publik dan yang sifatnya privat, ” tuturnya.

Pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan sejak dibukanya MPP yang menempati bekas gedung PGRI yang berada di utara alun- alun Rembang itu. Harapannya MPP bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Ada 20 instansi yang menjadi mitra di dalam Mall Pelayanan Publik Rembang. Dari 20 itu ada 9 instansi vertikal seperti Polres Rembang dan Pengadilan Agama, 8 dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau internal Pemkab Rembang seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) dan sejumlah lembaga perbankan. (Mif/Rud/Kominfo)