Tahun 2024, Bupati Hafidz Optimis Angka Stunting Turun Hingga 14%

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, optimis targetkan kasus stunting di kota garam turun menjadi 14% di tahun 2024, sesuai anjuran Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, saat audiensi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, di Rumah Dinas Bupati, hari Selasa (8/3).

Bupati mengatakan target diturunkannya angka stunting dari 18 persen ke 14 persen karena Pemkab Rembang telah melakukan sosialisasi secara masif sampai ke tingkat desa.

“Kita sosialisasi secara masif, perangkat kita juga cukup sampai ke tingkat desa,” Imbuhnya.

Pencegahan kasus stunting lainnya yang dilakukan oleh Pemkab Rembang menurut Bupati dengan mensosialisasikan pemeriksaan kesehatan sebanyak 6 kali selama masa kehamilan dan menunda perkawinan di usia muda.

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono mengungkapkan kasus stunting di Kabupaten Rembang termasuk bagus. Karena masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

“Nasional turun dari 27,6 turun menjadi 24. Tetapi Jawa Tengah 20,9,” Imbuhnya.

Widwiono menjelaskan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting dalam aturan tersebut, meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil,  ibu menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Dalam Perpres itu juga mengamanatkan agar segera membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa yang terdiri dari bidan desa, tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader-kader PKK.

Ia menuturkan dibentuknya TPK untuk membantu tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Rembang. Dimana tim terdiri atas 2 kelompok yaitu tim pengarah dan tim pelaksana.

Tim pengarah diketuai oleh Bupati Rembang, H.Abdul Hafidz dengan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Sedangkan tim pelaksana diketuai Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ dan Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Rembang, Hj. Hasiroh Hafidz.(Mif/Rud/Kominfo)