Tingkatkan Capaian Belajar Siswa, Pemkab Mendorong Guru Penggerak Tidak “Pelit” Ilmu

Guru penggerak di Kabupaten Rembang didorong untuk berbagi ilmu dengan sesama guru dan siswa guna memastikan transformasi pembelajaran berdampak lebih luas.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang, Sutrisno, dalam acara Lokakarya 7 Panen Hasil Belajar Program Guru Penggerak (PGP) Angkatan 11 di Gedung Haji, Senin (2/12).

Sutrisno menegaskan, ilmu dan kemampuan yang diperoleh guru usai menyelesaikan Program Guru Penggerak bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Para guru diharapkan menyalurkan ilmu tersebut demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Rembang.

“Kemampuan yang telah dikuasai bukan hanya untuk diri sendiri, namun harus ditularkan ke anak-anak didik kita. Semoga pendidikan di Kabupaten Rembang semakin baik,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 42 posisi kepala sekolah yang masih kosong di Kabupaten Rembang, sementara 18 guru penggerak yang telah lulus program belum dilantik menjadi kepala sekolah.

“Artinya, masih banyak formasi kepala sekolah yang tersedia. Oleh karena itu, tahun depan para guru bisa mendaftar Program Guru Penggerak, sehingga di tahun berikutnya dapat mengabdi sebagai kepala sekolah untuk membimbing, bergerak, tergerak, dan menggerakkan komunitas di sekolahnya,” jelasnya.

Sutrisno menambahkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan.

“Dua tahun yang lalu IPM kita 70, tahun 2023 naik menjadi 71, dan di 2024 meningkat lagi menjadi 72,8. Terima kasih atas kerja keras kita semua. Angka harapan sekolah juga meningkat dari 6 menjadi 7,8. Artinya, banyak yang sudah bersekolah dan sedikit yang putus sekolah,” tuturnya.

Sutrisno juga menyoroti kontribusi Program Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 Tahun (GASPOL 12), yang diinisiasi oleh Pemkab Rembang, dalam mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS). Program ini berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah serta memastikan pendidikan dasar yang layak bagi masyarakat. (re/rd/kominfo)