Wabup Rembang Tegaskan Komitmen Atasi Kemiskinan dan Rumah Tak Layak Huni

Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, khususnya terkait rumah tidak layak huni (RTLH). Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Pendopo Kecamatan Rembang, Rabu (12/3).

Wabup Hanies menyatakan bahwa Pemkab Rembang akan berupaya memberikan bantuan bagi warga yang tinggal di rumah dalam kondisi memprihatinkan, terutama yang hampir roboh.

“Bupati Rembang, Harno, telah menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah warga yang nyaris roboh dan masyarakat yang tidak bisa makan sama sekali. Ini jangan sampai ada di Kabupaten Rembang,” ujarnya.

Ia meminta para kepala desa untuk melakukan pendataan secara akurat terkait warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

“Bantuan RTLH diberikan berdasarkan tingkat keparahannya. Jangan sampai ada rumah yang kondisinya sangat parah hingga jika diinjak ayam saja bisa roboh. Ini harus diidentifikasi serius oleh kepala desa. Pak Bupati komitmen akan hal ini,” tegasnya.

Meski demikian, Wabup Hanies mengakui bahwa permasalahan data masih menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan. Ia menyoroti ketidaktepatan dalam pendataan yang menyebabkan bantuan sering kali tidak tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

“Trobel kita selama ini kan data. Data tidak valid dan sebagainya, sehingga apa yang seharusnya diberikan pemerintah terkadang tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang, Afan Martadi, mengungkapkan bahwa pada 2025, Pemkab Rembang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk program bantuan RTLH. Dana tersebut diproyeksikan dapat membantu sekitar seribu rumah tak layak huni.

“Itu bantuan dari kabupaten, sementara untuk alokasi dari pemerintah provinsi saat ini belum terkonfirmasi,” imbuhnya.

Afan juga menjelaskan bahwa bantuan RTLH bersifat stimulan. Artinya, selain dana dari pemerintah, diperlukan partisipasi dan gotong royong dari masyarakat serta pemerintah desa agar program ini berjalan efektif.

“Sifatnya stimulan, jadi kalau kemarin ada bantuan Rp10–20 juta kan tidak mungkin untuk bedah rumah. Makanya kontribusi gotong royong dan partisipasi masyarakat serta desa sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

Dengan adanya komitmen pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat, diharapkan program bantuan RTLH ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Rembang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. (re/rd/kominfo)