Capaian Pemkab Rembang Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Rembang > Capaian Pemkab Rembang Tahun 2022

Selama lebih dua tahun kita bersama melawan pandemi Covid-19. Telah banyak momen berharga yang terlewati dan kegiatan yang ditunda. Namun, kita mampu untuk tetap teguh menuju ke arah yang sama, membangun Rembang.
Dalam perjalanan mengemban amanah banyak persimpangan dan rintangan yang sekaligus menjadi tantangan untuk tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya. Melalui kepercayaan, kebahagiaan, dan keberanian, kita menguatkan antara satu dan lainnya.

Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Rembang yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi Pengeluaran (Susenas KP) Maret 2022, menghasilkan data sebagai berikut:

No. Kemiskinan 2021 2022
1. Penduduk Miskin (ribu orang) 101,40 94,58
2. Persentase Penduduk Miskin (P0) 15,80 14,65
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,77 2,41
4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,68 0,59
5. Garis Kemiskinan (GK) Rp. 414.977 Rp. 441.482

Presentase penduduk miskin (angka kemiskinan) di Kabupaten Rembang mengalami penurunan sebesar 1,15 persen dari 15,80 % pada tahun 2021 menjadi 14,65% pada tahun 2022.Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun  2022 di Kabupaten Rembang diperoleh data sebagai berikut:

 

No. Ketenagakerjaan 2021 2022
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 70,67% 73,98%
2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 96,37% 98,24%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT 3,67% 1,76%

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rembang mengalami penurunan 1,91 persen, dari 3,67 persen pada tahun 2021 menjadi 1,76 persen pada tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rembang merupakan paling rendah se-Jawa Tengah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rembang mengalami kenaikan 1,87 persen, dari 96,37 persen pada tahun 2021 menjadi 98,24 persen pada tahun 2022.

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menggelontorkan dana sejumlah Rp 23.262.500.000 untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni sejumlah 1369 unit. Angka ini mencapai 97,16 persen dari target yang dicanangkan sejumlah 1409 unit rumah dengan anggaran sejumlah Rp 23.629.500.000.

Selain itu BAZNAS juga turut serta dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pada tahun 2022 BAZNAS menyalurkan bantuan senilai Rp 35.000.000 untuk pembangunan satu unit rumah.

Tahun Realisasi Rehabilitasi RTLH
2018 1925
2019 4815
2020 1780
2021 1705
2022 1370

 

Perlindungan Sosial Penanggulangan Dampak Inflasi Daerah

    Pada tahun 2022 perkembangan inflasi di Jawa Tengah mengalami kecenderungan meningkat.  Titik puncak terjadi pada bulan September 2022 yang berada pada angka 6,40% sebagai dampak adanya kenaikan harga BBM, terutama pertalite dan solar.  Kemudian terjadi penurunan sebesar 0.40% dengan inflasi pada bulan Oktober berada diangka 6.00%.  Pada bulan Nopember 2022 inflasi Jateng mencapai 5.81 persen. Jika dilihat dari kondisi month to month, kondisi ini kelihatan lebih baik pada Oktober dengan deflasi 0,12 persen.  Secara year-on-year, posisi inflasi pada Nopember 2022 sudah bertengger di 5.81 persen.

    Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan langkah pengendalian inflasi daerah, diantaranya yaitu :

  1. Pemantauan Harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk memastikan kebutuhan tersedia
  2. Pemantauan Harga dan Stok Cabai Merah Keriting dan Daging Sapi
  3. Rapat koordinasi perangkat daerah yang terangkum dalam TPID Kabupaten Rembang
  4. Melaksanakan sidak dan monitoring stok pangan
  5. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting
  6. Gerakan menanam bersama padi Inpari 32 seluas 5 ha di Desa Ketanggi, Kecamatan Rembang

 

Pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Rembang merupakan implementasi dari perencanaan dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 800/3676/2022 tentang Belanja Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Inflasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022.  Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

 

Dinas Realisasi Jumlah Penerima Bentuk
Dinas Kelautan dan Perikanan 1.800.000.000 2900 nelayan/ABK uang
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 224.142.000 180 IKM bahan baku
Dinas Perhubungan 65.838.468 334 angkutan subsidi BBM
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 371.996.250 operasi pasar sembako
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 700.000.000 1166 pelaku usaha uang
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 191.700.000 426 ojek uang
Dinas Pertanian dan Pangan 200.000.000 1000 kelompok tani voucher BBM

 

Hingga 28 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyalurkan dana perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan dampak inflasi daerah sebesar Rp 3.553.676.718 atau 92,3%

 

Program Gerakan Ayo Sekolah 12 tahun (GAS Pol 12) 

Melalui Program Gerakan Ayo Sekolah 12 tahun (GAS Pol 12) Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya menuntaskan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Hingga 2022 tercatat 157 anak kembali bersekolah.

 

Prestasi

Kabupaten Rembang telah meraih beberapa prestasi diantaranya :

  1. Pendataan SDGs Desa tercepat ke-2 se-Indonesia Tahun 2022.
  2. Pembangunan Daerah (PPD) no. 4 se-Jateng.
  3. Penghargaan komitmen Smart City Gerakan Menuju Kota Cerdas Tahun 2022.
  4. Partisipasi aktif dalam penyelenggaraan Program tahun 2022 Sekolah Penggerak Tahap II
  5. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK tahun 2021.
  6. Kabupaten/Kota Layak Anak kategori Nindya tahun 2022.
  7. Anugrah Parahita Ekapraya tahun 2021.
  8. Simep perlindungan anak dari komisi perlindungan anak Indonesia tahun 2022.
  9. Penilaian indek daya saing kategori enebling enviroment no. 3.
  10. Bupati Pro Industri dan UMKM dalam Acara Radar Kudus Award Tahun 2022
  11. Bupati Rembang H Abdul Hafidz menerima penghargaan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) atas oeran aktifnyabdalam mengkampanyekan gerakan “Ayo Belanja ke Pasar Tradisional”, sebagai bentuk dukungan agar kedepan pasar tradisional tetap eksis.
  12. Juara III Kategori Pasar dalam ajang Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Jawa Tengah tahun 2022. Penghargaan ini diberikan karena Pemkab Rembang dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) baik.
  13. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin memberikan pengakuan terhadap Kabupaten Rembang dan 47 daerah lainnya se-Indonesia dalam keberhasilan penanganan wilayah bebas frambusia. Pengakuan tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk sertifikasi eliminasi frambusia.