pemkab
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menargetkan dua organisasi perangkat daerah (OPD) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025. Target tersebut merupakan kelanjutan dari capaian RSUD dr. R. Soetrasno Rembang yang berhasil memperoleh predikat WBK pada 2024. Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Imung Tri Wijayanti, menjelaskan bahwa syarat utama menuju WBK adalah capaian Sistem Pengendalian […]
Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kabupaten Rembang mengalami pengurangan jumlah peserta. Dari total formasi sebanyak 1.474 orang, hanya 1.470 yang dapat diusulkan menjadi PPPK penuh waktu. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Kabupaten Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih, menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah peserta. […]
Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Rembang mulai membuka peluang kerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dilakukan setelah mereka mengikuti kegiatan business matching atau kontak bisnis yang digelar di Pendopo Museum RA Kartini beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, hadir berbagai BUMN yang membuka kesempatan bermitra dengan Kopdes. Beberapa […]
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menggencarkan sosialisasi kesehatan remaja di sekolah menengah atas dan sederajat. Program ini menyasar 18 sekolah mulai 19 Agustus hingga 1 September 2025. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Rembang, Prapto Raharjo, mengatakan sosialisasi dilakukan bersama Forum Genre, termasuk Duta Genre, dengan memberikan edukasi seputar kesehatan reproduksi dan […]
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang belum dapat mengusulkan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak lolos Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kondisi ini disebabkan formasi guru di daerah sudah terpenuhi serta keterbatasan alokasi anggaran belanja pegawai yang saat ini melebihi 30 persen. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, […]
Sebanyak 31 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Rembang resmi dikukuhkan di Pendopo Museum Kartini, Jumat (15/8). Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Rembang, Harno, disaksikan jajaran Forkopimda, pelatih, orang tua anggota Paskibraka, dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Bupati Harno menegaskan bahwa tugas Paskibraka bukan sekadar rutinitas upacara, melainkan amanah mulia yang membutuhkan kesiapan […]
NjajanFest 2025 resmi memasuki tahap kurasi produk UMKM dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang untuk memastikan seluruh produk kuliner yang akan dipasarkan memenuhi standar keamanan pangan. Proses ini dilakukan melalui uji laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Rembang untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya pada makanan dan minuman yang akan dijual selama acara. Kegiatan kurasi […]
Bupati Rembang, Harno, memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 disusun untuk tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Penegasan ini ia sampaikan saat memaparkan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Rembang, Kamis (14/8). Bupati Harno menjelaskan, pembahasan Raperda Perubahan […]
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyalurkan bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp1.123.526.000 kepada sembilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Rembang. Penyerahan secara simbolis dilakukan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bankeu Parpol Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Bupati, Rabu (13/8). Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rembang, Sulistiyono, […]
Bupati Rembang Harno meminta Pertamina mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite bagi warga yang tinggal di pelosok desa. Usulan ini disampaikan menyusul keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pertalite karena jarak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terlalu jauh dari permukiman. Menurut Harno, warga desa terpencil kerap harus menempuh perjalanan hingga 10 kilometer […]