Opini WTP ke-7 Pemkab Rembang: Bukti Konsistensi Kelola Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018, Pemkab Rembang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh perwakilan BPK RI kepada Bupati Rembang, H. Harno pada Kamis (5/6/2025).

Opini itu merupakan hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemkab Rembang Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen Pemkab Rembang dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.

Bupati Rembang, H. Harno menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras dan menjaga integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan.

Menurutnya, capaian itu merupakan wujud sinergitas dari seluruh stakeholders dalam pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, yang jelas bersyukur. Namun, ini bukan semata-mata penghargaan, tapi juga pengingat untuk kita semua agar terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Bupati Harno.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa raihan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

Ia pun berharap, opini WTP ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi seluruh OPD untuk bekerja lebih baik ke depan.

“Tindak lanjut dari temuan BPK harus menjadi perhatian serius. Kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Saya harap semangat ini terus terjaga dan opini WTP dapat kita raih kembali di tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.

Sebagai informasi, opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disusun secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta bebas dari kesalahan yang material.

Capaian tujuh kali berturut-turut ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan Pemkab Rembang dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.

Dengan pengharagaan ini, Pemkab Rembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Khim/Rud/Kominfo)