Pendataan Keluarga Harus Door to Door

Menyongsong pendataan keluarga tahun 2015 yang rencana dimulai tanggal 1 hingga 30 Mei, ratusan petugas lini lapangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) diberikan motivasi diacara pertemuan Pemantapan SDM Lini Lapangan di gedung Balai Kartini, Selasa (24/2/2015).

Direktur Bina Lini Lapangan BKKN Pusat, Chamnah Wahyuni mengatakan pihaknya sebagai pembina pusat ingin petugas di lini lapangan seperti penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD mempunyai semangat dalam menjalankan tugasnya. Mereka bisa melaksanakan dengan sungguh pendataan keluarga.

Wahyuni juga menyebutkan dukungan anggaran secara nasional jumlahnya mencapai Rp. 500 milyar. Uang tersebut harus dipertanggung jawabkan, data-data yang diperoleh harus benar-benar akurat dan valid.

“Pendataan tahun ini tidak boleh copy paste data tahun lalu. Ada monitoring dari pusat hingga ke tingkat desa bahkan sampai tingkat RT. Kita harus memastikan bahwa petugas melakukan pendataan dengan cara door to door.”terangnya

Ia menegaskan tidak boleh ada keluarga yang terlewat dari pendataan, informasinya harus baru, formulir pendataan harus ada tanda tangan dari RT setempat.

Dalam pendataan tahun ini, petugas dituntut bergerak cepat. Data yang diperoleh dalam satu hari harus langsung dikumpul dan diolah tidak menunggu akhir bulan. Karena dalam jangka waktu satu bulan data tersebut harus selesai pendataan dan pengolahan, dengan demikian langsung dapat dilihat hasilnya.

Sementara Plt. Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz saat memberikan sambutan mengungkapkan jumlah penyuluh KB semakin berkurang. Saat ini hanya ada 76 penyuluh KB, sehingga jika dibandingkan dengan 294 desa dan kelurahan yang ada di Rembang, satu penyuluh mengampu empat sampai lima desa.

“Jumlah tersebut tentu sangat kurang, kami meminta kepada BKKN pusat agar jumlah penyuluh di Rembang bisa ditambah. Dengan penambahan jumlah penyuluh diyakini hasilnya lebih maksimal.”ungkapnya

Selain itu Plt Bupati juga berharap agar keberadaan 294 PPKBD dan 1020 Sub PPKBD bisa dimaksimalkan. Jika mereka bisa diberdayakan semua, diyakini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat utamanya pendataan.

“Kami juga akan menaikkan honor petugas PPKBD dan Sub PPKBD. Dari yang semula Rp. 20 ribu naik menjadi Rp. 25ribu.”tuturnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran kader lini lapangan dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Selain itu untuk kesiapan kader dalam pendataan keluarga tahun 2015.