Setahun Pemerintahan Jokowi – JK Alih Subsidi BBM Lebih Produktif

Jakarta, 20 Oktober 2015 – AwalpemerintahanPresiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditandaidengankebijakan yang dinilaisebagai orang sebagailangkahtakpopuler, yaitupengalihansubsidiBahan Bakar Minyak (BBM). 

Langkahberanitersebutberupayamengubahekonomiberbasiskonsumsimenjadiekonomiberbasisproduksi.Sejalandenganfondasipembangunannasional yang telahditetapkanpemerintahdenganupayameningkatkanproduktivitas, dayasaing, dankemakmuranrakyat.

“Sayamemahami, kebijakanPemerintahseakan-akantidakberpihakkepadarakyat.Namun moral politiksayamengatakansayaharusbertindakdanmenghentikanpraktik-praktik yang tidakbenar,” kata Jokowi, saatberpidato di depanSidangBersama DPD-RI dan DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

ManfaatLangsungbagi Rakyat

Data DitjenAnggaran, KementerianKeuanganmenyebutkan, angkarealokasisubsidi BBM mencapai Rp211,3Triliun. Ituterbagimenjadi program prioritas yang merupakanBelanjaPusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp113,9Triliundan Program PrioritasBelanja Daerah Tertinggal/Desa Rp34,7 Triliun.

Selainitu, dana realokasisubsidi BBM juga diperuntukanuntuksubsidinonenergi Rp4,3 Triliun, subsidilistrik Rp4,5 triliun, pembayaranbungahutang Rp3,8 triliun, menjagaketahanandankesinambunganfiskal Rp31,9 triliun, serta dana lain-lain sejumlah Rp18,2 triliun.

Salah satubentukalokasiprioritasbelanjapemerintahpusatadalah program KartuKeluarga Sejahtera (KKS) sejumlah Rp9,3 Triliun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp2,7 Triliun, serta Rp7,1 Triliununtukmenjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kini, setahunpemerintahan Jokowi – JK, KKS telahdigunakanuntukmenyubsidi 15,4jutakeluargakurangmampu. KIS telahberhasilmenanggungiuran 86,4jutapendudukkurangmampudan KIP telahmenjangkau 11 jutasiswa yang memerlukanbantuan. 

Alokasi lain digunakanuntukpembangunantollautdanjaringankeretaapibaru di luarJawasejumlah Rp21 Triliun. Untuk 25 wadukbarudanirigasi 1 jutahektar Rp33,3 Triliun, SwasembadaPangan Rp16,9 Triliun, pengadaankapalpatroliuntukpenangananilegal fishing Rp34,7 Triliun, danalokasilainnya di (80 Kementerian/Lembagasebesar Rp19,8 Triliun.

Pembangunan infrastrukturdan model pemberdayaanmemangtakberbuahlangsung, namunpemerintahpercayabahwakebijakaniniakanberujungpadahasil yang manis: produktivitas, dayasaing, dankemakmuranrakyat. (Tim PKP-Kominfo)