Klaim JKN di Rembang Capai Rp370 Miliar

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengedukasi ratusan warga mengenai pentingnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sosialisasi di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Kamis (6/8/2026). Kegiatan yang dihadiri lebih dari 600 peserta itu menekankan bahwa prinsip gotong royong menjadi fondasi utama keberlangsungan Program JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati, Nuzuludin Hasan, mengatakan Program JKN merupakan sistem jaminan sosial yang mengedepankan asas saling membantu antarpeserta. Menurutnya, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, sementara peserta yang mampu turut menopang peserta yang kurang mampu.

Ia mengungkapkan, selama satu tahun BPJS Kesehatan telah membayarkan biaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan wilayah Kabupaten Rembang sekitar Rp370 miliar. Sementara itu, iuran yang diterima dari peserta di Kabupaten Rembang hanya sekitar Rp200 miliar.

“BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara jaminan sosial. Yang kami utamakan bukan untung atau rugi, tetapi memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan. Selisih antara biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan dengan iuran yang diterima menunjukkan bahwa Program JKN benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujar Nuzuludin.

Nuzuludin menambahkan, keberlangsungan Program JKN sangat bergantung pada kepesertaan yang aktif. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk rutin membayar iuran dan menjaga status kepesertaan, sekaligus mendorong pemerintah daerah beserta para pemangku kepentingan terus mempertahankan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Rembang.

“Prinsip gotong royong adalah kekuatan utama Program JKN. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai Program JKN telah menjadi instrumen penting dalam memperluas akses layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, tingginya rasio klaim JKN di Kabupaten Rembang yang mencapai sekitar 92 persen menunjukkan bahwa dana yang dikelola BPJS Kesehatan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan peserta.

“BPJS Kesehatan bukan perusahaan asuransi yang berorientasi pada keuntungan. Program JKN merupakan program jaminan sosial yang dibangun untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Rasio klaim yang tinggi menunjukkan besarnya manfaat Program JKN yang kembali kepada peserta,” kata Edy.

Ia juga mengingatkan adanya tantangan inflasi kesehatan yang meningkat sekitar 8 hingga 10 persen setiap tahun. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan dukungan pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat agar Program JKN tetap berkelanjutan.

“Keberlanjutan Program JKN menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, masyarakat akan terus memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Edy. (Mif/rd/Kominfo)